Apel Gabungan ASN Sulbar: Wajib Hafal Visi-Misi, Siap Tekan Kemiskinan
"Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin apel gabungan ASN di halaman Kantor Gubernur, Senin (24/11). Acara yang digelar dengan tegas ini menjadi panggilan keras agar seluruh aparatur sipil negara disiplin dan memahami visi-misi pembangunan daerah. Dengan ancaman pemotongan TPP bagi yang mangkir, Sekda menegaskan hanya kolaborasi penuh serta keteladanan yang mampu mewujudkan target penurunan kemiskinan Sulbar hingga 5-6 persen pada 2029."
Mamuju, TOKATA.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, memimpin apel pagi gabungan di halaman gedung utama Kantor Gubernur Sulbar, Senin, (24/11). Kegiatan ini bertujuan menegaskan kedisiplinan ASN sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah paham arah pembangunan sesuai visi-misi dan RPJMD Sulbar.
Dalam sambutannya, Junda Maulana menegaskan apel gabungan ini adalah instruksi langsung dari Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), untuk mengevaluasi kedisiplinan ASN. “Bapak Gubernur sudah menginstruksikan; bagi yang tidak hadir apel, catat dan potong TPP-nya. Namun saya belum melakukan itu karena masih tahap sosialisasi. Ini bukan hal baru,” tegasnya.
Junda Maulana mengingatkan tantangan besar Sulbar dalam pembangunan, mulai pertumbuhan ekonomi hingga angka kemiskinan. Walau ekonomi naik dari 4,2 persen ke 5,8 persen pada triwulan ketiga, kemiskinan masih di angka 10,41 persen—lebih tinggi dari rata-rata nasional. “Jika mampu menurunkan kemiskinan triwulan terakhir, target 1% penurunan bisa terwujud. Tahun 2029 harus di angka 5–6 persen,” jelasnya.
Sekda menekankan, pencapaian ini hanya mungkin jika ASN benar-benar memahami visi dan misi pembangunan daerah. “Kalau saya sampling sepuluh orang, saya yakin banyak yang belum hafal visi-misi. Bagaimana mau menghayati kalau tidak hafal? ASN wajib menghafal visi-misi,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bekerja bersama dalam tim solid, bukan jalan masing-masing. “Kita tidak membangun superman, tapi super team. Kemampuan individu sebaik apapun kalah oleh kekuatan kolaborasi,” paparnya.
Junda Maulana mengungkapkan temuan serius berupa kepala OPD dan pejabat eselon yang absen tanpa alasan, serta pegawai yang berbulan-bulan tak masuk kantor namun tetap tercatat aktif. “Saya diperintahkan menertibkan ini. Keteladanan datang dari pimpinan, bukan dari bawahan,” tegasnya.
Mulai 2026, setiap tugas diwajibkan menggunakan nota dinas untuk bukti akuntabilitas dan evaluasi kinerja. “Nota dinas jadi rekam jejak, berapa lama pengerjaan, akan tercatat. Ini bahan penilaian kinerja,” jelas Sekda.
Dalam hal kebersihan, ia mengkritik lingkungan kantor gubernur yang mulai tercemar rumput liar, terutama di luar gedung. “Bersih itu bukan hanya di dalam ruangan. Kebersihan kantor mencerminkan karakter orang-orang di dalamnya,” ujarnya.
Junda Maulana juga menyoroti kedisiplinan Satpol PP, mulai dari kerapian seragam hingga kehadiran penjaga malam. “Saya sering cek malam, tidak ada penjaga. Petugas harus berpakaian lengkap. Jangan sampai tamu lihat petugas pakai kaos dan merokok,” imbuhnya.
Menyudahi apel, Sekda meyakinkan semua penertiban bukan untuk memberatkan ASN tapi demi keberhasilan bersama mencapai target RPJMD. “Tanpa kesatuan dan disiplin, target mustahil tercapai. Mari kita jaga kedisiplinan bersama,” tutupnya dengan tegas. (*/Rigo Pramana)
