Sulbar Siapkan Diri Hadapi Pemotongan Transfer Pusat Rp200 Miliar
Mamuju, TOKATA.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (22/10). Rakor ini digelar untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakor dihadiri Plh. Sekprov Sulbar Junda Maulana, Pimpinan dan Banggar DPRD Sulbar, pimpinan OPD, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmen bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk membawa Sulbar sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.
“Saya dan Pak Salim bertekad membangun daerah ini secara serius. Target kami menurunkan angka kemiskinan secara konsisten, memperbaiki infrastruktur, dan mengembangkan sektor-sektor penggerak perekonomian yang mapan,” tegas Suhardi.
Gubernur mengingatkan, semangat pembangunan harus diiringi pengelolaan anggaran yang efisien dan rasional. Pada awal kepemimpinannya, pemerintah provinsi menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk memastikan kebijakan fiskal sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami menerima kebijakan efisiensi supaya persoalan keuangan yang selama ini mengganjal dapat teratasi. Penyesuaian APBD diarahkan untuk belanja yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dampak kebijakan efisiensi mulai dirasakan masyarakat lewat program padat karya dan kegiatan produktif yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
“Kami menegaskan, setiap anggaran APBD harus disusun secara rasional, bukan angka ideal yang sulit diwujudkan,” tambah Suhardi.
Gubernur juga mengungkapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipangkas sekitar Rp146 miliar dari proyeksi awal sebelum kepemimpinannya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menjelaskan realisasi keuangan dan pendapatan daerah terkini. Ia tegaskan efisiensi tetap prioritas utama agar neraca keuangan seimbang.
“Perbaikan tata kelola keuangan tahun ini akan membuka ruang bagi pengelolaan yang lebih baik tahun depan, karena keseimbangan pendapatan dan belanja adalah kunci,” jelas Ali Chandra.
Dia menambahkan, tahun depan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan turun signifikan lebih dari Rp200 miliar. Kondisi ini menuntut pemerintah provinsi menata ulang PAD dan belanja agar pembangunan tetap berdampak riil pada masyarakat.
“Belanja daerah ke depan harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan manfaat langsung untuk kesejahteraan warga,” pungkasnya. (*/Rigo Pramana)