Pemerintah Sulbar Perkuat Transparansi Layanan Publik Melalui Program "Halo RRI"
Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat resmi mendukung program "Halo RRI"
, sebagai saluran utama penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di enam kabupaten di Sulbar.
Program ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan. Melalui "Halo RRI", masyarakat dapat langsung melaporkan masalah maupun memberikan saran pelayanan publik dengan mudah.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Sulbar, Dian Afrianty, menyatakan program ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara lembaga penyiaran publik dengan pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
“Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, kepercayaan publik akan meningkat seiring misi Gubernur Sulbar, "Suhardi Duka" dan Wakil Gubernur, "Salim S. Mengga", dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif,” ujar Dian pada Kamis (30/10).
Kepala Stasiun (Kepsta) RRI Mamuju, Rina Irfantini, memaparkan bahwa program "Halo RRI" merupakan program unggulan RRI, tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 10.00–11.00 WITA melalui "Pro 1 RRI Mamuju". Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi lewat berbagai kanal, termasuk telepon langsung (live call), WhatsApp call, voice note, chat teks di "RRI Digital", serta media sosial resmi RRI Mamuju.
Setiap laporan atau aspirasi yang diterima akan ditindaklanjuti dalam waktu maksimal satu pekan. Mekanisme ini menjamin semua suara masyarakat mendapat respon dan solusi operasional dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Dengan jangkauan satelit RRI hingga pelosok daerah, masyarakat di wilayah terpencil kini memiliki akses menyampaikan keluhan atau masukan terkait layanan publik. Ini bagian dari upaya menghadirkan solusi cepat dan praktis terhadap isu lokal,” ujar Rina.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian (Plt Kadis Kominfopers), Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan program ini juga strategis untuk menekan potensi misinformasi atau hoaks. Sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) semakin diperkuat karena proses komunikasi publik berlangsung transparan dan terukur.
Dinas Kominfo Sulbar berkomitmen menjadikan program ini model komunikasi publik yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin setiap aspirasi warga menjadi bagian integral kebijakan publik. Bersinergi dengan RRI, masyarakat bukan hanya pendengar, tetapi mitra aktif pemerintah dalam pembangunan Sulbar yang lebih maju,” tutup Ridwan. (*/Rigo Pramana)