Inspektorat Sulbar Perketat Reviu Anggaran dan SDM untuk Perkuat Pengawasan DaerahInspektorat Sulbar Perketat Reviu Anggaran dan SDM untuk Perkuat Pengawasan Daerah
Mamuju, TOKATA.id - Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar sosialisasi dan asistensi reviu kecukupan anggaran serta sumber daya manusia (SDM) bagi seluruh Inspektorat Daerah Kabupaten di Sulawesi Barat, Selasa (21/10). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting untuk mendukung pelaksanaan pedoman penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025 dari Monitoring Center for Prevention (MCSP).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Narasumber utama, Arya Eka Pradifta dari Inspektorat Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, memaparkan materi mengenai “Reviu Laporan Kecukupan/Memadai Anggaran dan SDM di Sekretariat dan Irbansus”. Dalam pemaparannya, Arya menekankan pentingnya penilaian kelayakan SDM dan anggaran sebagai prasyarat utama efektivitas fungsi pengawasan internal (APIP).
Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, menegaskan, “Kecukupan anggaran dan SDM menjadi pondasi mutlak agar pengawasan berjalan optimal dan memberikan nilai tambah nyata bagi tata kelola pemerintahan daerah.”
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga meliputi asistensi teknis pengisian laporan kecukupan anggaran pada portal sicukup.kemendagri yang dipandu Hanna Permata dari Inspektorat Khusus Kemenkeu. Sesi asistensi memberikan panduan rinci dan solusi praktis agar pelaporan sesuai standar ketentuan berlaku.
M. Natsir menambahkan, “Kami berharap sosialisasi ini meningkatkan pemahaman dan kualitas laporan tiap Inspektorat Kabupaten, menjadi dasar perencanaan peningkatan kapasitas kelembagaan APIP secara berkelanjutan.”
Acara ini diikuti oleh seluruh pejabat dan auditor yang menangani reviu IPKD di Inspektorat Kabupaten se-Sulawesi Barat. Komitmen Inspektorat Provinsi Sulbar terlihat dari dorongan terus-menerus dalam pendampingan dan penguatan APIP untuk mendukung pencapaian IPKD dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh daerah. (*/Rigo Pramana)