Bapperida Sulbar; Sulawesi Barat Siap Sinkronkan Visi Daerah dengan Master Plan Produktivitas Nasional
Mamuju, TOKATA.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Asian Productivity Organization (APO) resmi meluncurkan dokumen Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN), Selasa (7/10). Dokumen ini dirancang sebagai acuan strategis untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional secara komprehensif.
Sekretaris Bappeda Sulawesi Barat, Darwis Damir, yang mewakili Kepala Bappeda Sulbar, menyatakan bahwa MPPN menjadi pijakan penting dalam percepatan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Dokumen ini telah disinkronkan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, yakni menjadikan daerah maju dengan masyarakat sejahtera melalui lima misi utama dalam pembangunan lima tahun ke depan.
Darwis menegaskan, “Peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional menandai langkah konkrit pemerintah memperkuat daya saing ekonomi berlandaskan produktivitas. Peningkatan produktivitas tidak hanya soal efisiensi ekonomi, tetapi juga mencakup kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja layak.”
Lebih jauh, Darwis menjelaskan bahwa mulai tahun 2026, MPPN akan memasuki tahap implementasi yang meliputi penguatan regulasi dan diplomasi kebijakan guna mempercepat transformasi ekonomi yang produktif dan inklusif. “Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Kepala Bappeda Sulawesi Barat, Junda Maulana, menyampaikan apresiasi terhadap peluncuran MPPN. Ia menekankan pentingnya dokumen ini karena merupakan hasil kolaborasi strategis mitra pembangunan nasional dalam menyusun kebijakan produktivitas yang aplikatif dan sistematis.
Acara peluncuran MPPN yang digelar secara hybrid tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Menteri kunci, termasuk Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPN/Bappenas. Partisipasi hadir langsung lebih dari 150 delegasi mewakili 35 kementerian/lembaga, asosiasi dunia usaha, serta mitra pembangunan, dan sekitar 250 peserta daring dari pemerintah daerah serta akademisi. (*/Rigo Pramana)