Bapperida Sulbar Hadapi Tekanan Fiskal, Program Diketatkan, TPP Dipertahankan
Mamuju, TOKATA.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat internal dengan seluruh jajaran staf pada Kamis (23/10), dalam situasi yang kian mengungkap tekanan fiskal serius yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulbar.
Rapat yang digelar di tengah penunjukannya sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi sejak 20 Oktober 2025 ini menjadi momentum krusial untuk menyampaikan arah kebijakan strategis di tengah kondisi keuangan daerah yang memburuk. Junda menegaskan, kolaborasi internal, efisiensi anggaran, dan komitmen kolektif menjadi kunci menjaga stabilitas organisasi di tengah keterbatasan dana.
Untuk memastikan kelancaran operasional Bapperida, Junda secara resmi melimpahkan penanganan tugas-tugas rutin kepada Sekretaris Bapperida, Muhammad Darwis Damir—dikenal sebagai “Sekban”—dengan dukungan penuh dari seluruh tim. Langkah ini diambil agar dirinya dapat fokus menjalankan tugas tambahan sebagai Plh. Sekda, termasuk dalam rangkaian agenda retret nasional Sekretaris Daerah se-Indonesia.
“Dengan tugas saya sebagai Plh Sekda, dan adanya rencana retret Sekda se-Indonesia, maka urusan rutin saya delegasikan kepada Sekban, tentunya dibantu teman-teman sekalian,” tegas Junda.
Dalam paparannya, Junda mengungkapkan bahwa Pemprov Sulbar, seperti banyak daerah lain di Indonesia, mengalami tekanan fiskal akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat dan belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan evaluasi bersama Gubernur Suhardi Duka dan Tim Pendapatan, realisasi pendapatan hingga Oktober 2025 baru mencapai sekitar 77%, jauh dari asumsi awal yang dinilai terlalu optimistis.
“Kondisi ini berdampak langsung pada dua hal: pelaksanaan APBD 2025 dan penyusunan APBD 2026,” ujarnya.
Untuk APBD 2025, Junda meminta pengendalian ketat terhadap kegiatan, terutama yang bergantung pada sumber PAD. Sementara itu, penyusunan APBD 2026 harus mengadopsi pendekatan yang lebih realistis, terukur, dan responsif terhadap proyeksi pendapatan yang lebih rendah.
Meski dalam kondisi sulit, Junda menegaskan bahwa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak akan dipotong. Keputusan ini sesuai arahan Gubernur Suhardi Duka, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara di tengah krisis anggaran.
Namun, ia tidak menutupi kenyataan pahit: “Kita harus jujur—memang tidak ada uang.” Tantangan terbesar, kata dia, bukan lagi pada ekspansi program, melainkan pada kemampuan mempertahankan kinerja dan pelayanan publik dengan sumber daya yang terbatas.
Ia mengajak seluruh pegawai Bapperida untuk memperkuat prinsip kebersamaan, saling mengingatkan, dan menjaga disiplin dalam perencanaan. “Kita diuji. Keberhasilan organisasi bukan ditentukan oleh individu, tapi oleh kemampuan kolektif untuk berbagi tanggung jawab dan menjaga konsistensi kinerja,” tandasnya.
Langkah-langkah ke depan, kata Junda, harus dirancang secara cermat oleh Sekban dan tim perencana, agar setiap program yang dijalankan benar-benar prioritas, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*/Rigo Pramana)