Sulawesi Barat Dorong Strategi Terpadu Tekan Angka Kemiskinan 2025
Mamuju, TOKATA.id – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025 pada Kamis, 11 September 2025, di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar. Acara ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah semua pemangku kepentingan dalam menurunkan angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional secara terarah dan berdampak.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, dan dihadiri kepala OPD, perwakilan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dari kabupaten se-Sulbar, serta lembaga terkait. Dalam sambutannya, Salim menegaskan, “Kita harus fokus pada intervensi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.”
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin, memaparkan data terkini, bahwa tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat mencapai 10,41 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Mayoritas penduduk miskin berada di kawasan perdesaan, dengan jumlah absolut 153.310 jiwa. Dari total tersebut, 83,77 persen atau 127.600 jiwa tinggal di desa, sedangkan 16,22 persen atau 24.710 jiwa berada di perkotaan.
Almah menegaskan, kondisi masyarakat miskin di desa semakin berat dan ketimpangan semakin nyata. Oleh karena itu, intervensi harus lebih tepat sasaran dan adil, menyasar kelompok paling rentan. Strategi penanggulangan kemiskinan di tahun 2025 dirancang berbasis pendekatan terintegrasi dengan tiga pilar utama:
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat: melalui perluasan jaminan kesehatan, bantuan sosial, listrik gratis, perlengkapan sekolah, dan beasiswa.
Peningkatan Pendapatan Masyarakat: melalui pelatihan kerja, penguatan UMKM, padat karya, bantuan usaha produktif, dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir.
Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan: melalui pembangunan infrastruktur dasar, rehabilitasi rumah, serta peningkatan sarana pendidikan dan irigasi.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan bahwa kunci keberhasilan penanganan kemiskinan terletak pada koordinasi lintas sektor yang efektif. “Rapat ini wajib dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur. Alhamdulillah para wakil bupati hadir, kecuali Majene yang berhalangan karena miskomunikasi,” ujarnya.
Junda mengakui keterbatasan fiskal dan infrastruktur menjadi tantangan, tetapi bukan alasan untuk menyerah. “Penanganan kemiskinan adalah tugas mulia yang wajib dituntaskan sesuai amanat undang-undang,” tegasnya. Ia mengajak semua pihak menyinkronkan program dari provinsi hingga desa agar hasilnya maksimal. Sebagai contoh keberhasilan, Junda mengapresiasi Kabupaten Polewali Mandar yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Ke depan, kita harus berkolaborasi memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Koordinasi yang baik menjadi kunci utama penanganan kemiskinan,” pungkasnya.
(Rigo Pramana)