Sinyal KKN di Balik SPTM, Mahasiswa dari Elemen PMII Soroti Rekrutmen Janggal PPPK di Mamuju Tengah
Mamuju Tengah, TOKATA.id – Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Senin, (15/09). Aksi unjuk rasa yang diawasi ketat aparat Kepolisian Resor (Polres) Mamuju Tengah itu menyoroti dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Dalam orasinya, massa aksi menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dinilai tidak adil dan merugikan pegawai lama.
Ketua Umum PC PMII Mamuju Tengah, Muh Nur Syawal, menegaskan proses pengangkatan PPPK paruh waktu sarat dengan kejanggalan. "Banyak staf yang tidak memenuhi syarat justru diloloskan. Sementara pegawai yang sudah lama mengabdi malah diabaikan," tegasnya di depan gedung dewan.
Syawal secara khusus menuding Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mamuju Tengah lalai menjalankan tugas. Menurutnya, BKPSDM dinilai hanya mengandalkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa melakukan evaluasi, verifikasi, maupun pembinaan terhadap calon pegawai.
"Banyak pimpinan OPD mengusulkan nama staf tanpa evaluasi kinerja. Hal ini jelas merugikan mereka yang sudah lama berkontribusi bagi pemerintahan," tambahnya.
Usai berorasi, perwakilan mahasiswa diterima sejumlah anggota DPRD untuk berdialog. Pertemuan di ruang rapat dewan itu digambarkan berlangsung dengan tensi cukup tinggi. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa mendesak DPRD mengambil langkah konkret untuk menghentikan praktik KKN dalam birokrasi.
"Kami berharap DPRD tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menindaklanjuti aspirasi ini. Masyarakat butuh pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan," tegas Syawal.
Melalui pernyataan sikap resmi, PMII Mamuju Tengah menyampaikan tiga tuntutan utama:
Pencopotan Kepala BKPSDM Mamuju Tengah.
Revisi terhadap usulan pengangkatan PPPK paruh waktu.
Evaluasi kinerja seluruh pimpinan OPD di Kabupaten Mamuju Tengah.
Tuntutan itu diserahkan langsung kepada pimpinan DPRD untuk segera ditindaklanjuti. (*/Rigo Pramana)