Sinergi Pemprov Sulbar dan BAKTI Percepat Pemerataan Akses Digital
Mamuju, TOKATA.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo) memperkuat langkah menuju target Sulbar Zero Blankspot. Salah satu upaya strategis adalah menjalin sinergi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komidigi untuk mengatasi blankspot dan area lemah sinyal.
Rapat terbatas antara Diskominfo Sulbar, BAKTI Makassar, dan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital digelar di Ruang Kerja Kepala Diskominfo Sulbar, Jumat (19/09). Plt. Kepala Diskominfo, Muhammad Ridwan Djafar, menyatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang telah dibangun sebelumnya.
Ridwan menegaskan, dukungan BAKTI sangat krusial untuk mempercepat pemerataan akses digital di Sulbar. Hal ini sejalan dengan harapan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam menuntaskan titik-titik blankspot di wilayah tersebut.
“Pemprov Sulbar tengah memfasilitasi pembangunan jaringan internet di 90 titik blankspot dan lemah sinyal yang tersebar di enam kabupaten. Setiap kabupaten mendapatkan 15 lokasi prioritas, khususnya pada fasilitas layanan publik seperti kantor desa/kelurahan, sekolah menengah, dan puskesmas,” jelas Ridwan.
Dia optimistis, dengan dukungan BAKTI dan pemerintah pusat, target Sulbar Zero Blankspot dapat dicapai secara bertahap. Program ini tidak hanya mengandalkan jaringan, tetapi juga membuka peluang kemandirian ekonomi desa melalui digitalisasi.
Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Makassar, M. Lutfi Akib, menjelaskan visi BAKTI dalam mempercepat pengurangan kesenjangan digital melalui berbagai skema, mulai dari pembangunan satelit SATRIA hingga pemanfaatan teknologi Very Small Aperture Terminal (VSAT). Salah satu inovasi adalah kerja sama BUMDes dengan Internet Service Provider (ISP) dalam penyediaan layanan internet di desa.
“BUMDes, ISP, dan BAKTI dapat menjadi tiga pilar utama yang bersinergi menghadirkan internet ke desa. Tidak hanya akses digital yang merata, namun juga terbangun perputaran ekonomi di tingkat lokal,” kata Lutfi.
Namun, Lutfi juga mengingatkan tantangan seperti keterbatasan anggaran dan keberlanjutan pengelolaan BUMDes ketika terjadi pergantian kepengurusan desa. Keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat kelembagaan dan modal usaha BUMDes.
Ketua BPW Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sulampua, Abdul Malik, menambahkan pola kerja sama ini telah terbukti sukses di daerah lain.
“Di Sulawesi Utara, 18 titik blankspot berhasil tertangani hanya dalam dua bulan berkat kerja sama ISP lokal dengan BUMDes. Kami berharap model ini dapat direplikasi di Sulbar,” pungkas Abdul Malik. (*/Rigo Pramana)