Pemprov Sulbar Respon Kritik DPRD, Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat dalam RAPBD 2026

Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi (PUF) di DPRD Sulbar dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (11/09). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Hj. St. Suraidah Suhardi, didampingi Munandar Wijaya dan Abd Halim, tanpa kehadiran Ketua DPRD Sulbar Fitri Amalia Aras.

Kepala Bapperida Sulbar, Dr. Junda Maulana, mewakili Gubernur Sulbar memberikan jawaban atas masukan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026. Dalam sambutannya, Junda menegaskan bahwa semua masukan tersebut menjadi kontribusi penting untuk menyempurnakan pembahasan RAPBD.

“Tentu, ini akan menghasilkan output yang benar-benar bermuara pada kepentingan rakyat,” tegas Junda Maulana.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkan dan memperbaiki program pembangunan yang sudah berjalan, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait usulan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak, pemerintah menyatakan akan melakukan kajian lebih lanjut sesuai harapan publik.

Namun, Junda menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta mengelola keuangan daerah secara efektif dan transparan.

“Sinergi ini krusial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Junda Maulana. (*/Rigo Pramana)