IMM Sulbar Kritik Kriminalisasi Parsial Pada Kadernya Dalam Kasus Ijazah Calon Bupati

Mamuju, TOKATA.id – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Barat mengecam keras penegakan hukum dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah calon Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Haris Halim Sinring. Mereka menilainya sebagai bentuk kriminalisasi parsial yang mencederai prinsip keadilan demokratis dan menggerus integritas lembaga negara.

Pernyataan ini disampaikan menyusul digelarnya sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak Selasa (09/09). Menurut Arinil Hidayah, Ketua Bidang Organisasi DPD IMM Sulbar, fakta persidangan telah mengungkap ketimpangan dan kecacatan sistematis dalam penanganan kasus tersebut.

“Mereka tahu ijazah itu bermasalah, tapi tetap meloloskannya. Anehnya, hanya satu orang, Imran Tri Kerwiyadi, yang dikambinghitamkan,” tegas Arinil dalam keterangan persnya, Senin (15/9).

Arinil membeberkan, dari delapan orang teradu dalam sidang—yang terdiri atas lima komisioner KPU dan tiga komisioner Bawaslu Mateng—fakta persidangan membuktikan empat di antaranya mengetahui kejanggalan ijazah tersebut sebelum pleno penetapan calon. Keempatnya adalah tiga komisioner KPU (Alamsyah, Sirul Alamin, dan Ines Pradana) dan satu komisioner Bawaslu (Syarif Muhayyang).

“Mereka cenderung memilih diam dan tidak menjalankan tugas pengawasan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

IMM Sulbar menegaskan, sidang etik DKPP merupakan momentum krusial untuk menguji objektivitas dan menjunjung tinggi integritas lembaga pengawas pemilu. Putusannya akan menjadi tolok ukur keseriusan negara dalam memperbaiki demokrasi di tingkat lokal, khususnya di Mamuju Tengah.

“Jika DKPP tidak objektif, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem etika pemilu. Ini bukan lagi soal Imran, tapi soal keberanian institusi menolak ketidakadilan yang dilembagakan,” tambah Arinil.

Lebih lanjut, IMM Sulbar berharap demokrasi di daerah itu tidak hanya menjadi panggung elitis. Hukum harus imparsial agar tidak terus menelan pil pahit dari pemilu yang kehilangan legitimasi moral.

“Kepercayaan publik akan tergerus bila DKPP gagal memberi putusan yang adil dan independen,” pungkasnya. (*/Rigo Pramana)