Gubernur Sulbar Tanggapi Kritikan Fraksi DPRD, APBD 2026 Fokus Pembangunan dan Layanan Publik

Mamuju, TOKATA.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (11/09) di Gedung DPRD Sulbar, dengan agenda utama mendengarkan jawaban Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Suhardi Duka menanggapi berbagai kritik, saran, dan masukan yang disampaikan anggota DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh input tersebut menjadi bahan penting untuk menyempurnakan Ranperda APBD 2026, agar anggaran daerah lebih berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses layanan publik.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulbar, jajaran Pemerintah Provinsi, dan pejabat terkait. Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulbar, Murdanil, hadir mendampingi sebagai bentuk dukungan birokrasi dalam pembahasan kebijakan keuangan daerah.

Momentum ini diharapkan menjadi titik penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif guna menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Plt. Karo Pemkesra Murdanil menegaskan, “Melalui forum paripurna ini, kita meneguhkan komitmen bersama bahwa pengelolaan APBD harus menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Barat. Sinergi eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.” singkat Murdanil. (*/Rigo Pramana)