Sosial Media
Home Advetorial Daerah Ekonomi Politik Sulbar

Evaluasi Ketat Pemprov Sulbar Awasi Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 2025

10 min read

 


Mamuju, TOKATA.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat menggelar Rapat Evaluasi dan Monitoring Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Selasa (9/9).

Rapat yang dihadiri jajaran Kesbangpol, perwakilan BPS Sulbar, dan Liaison Officer (LO) partai politik penerima bantuan ini bertujuan memastikan tata kelola dana bantuan sesuai peraturan dan berkontribusi pada pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025.

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi atas kerja sama partai politik penerima bantuan. Ia menegaskan, evaluasi dan monitoring ini bertujuan mendorong peran aktif partai politik dalam memperkuat demokrasi daerah.

“Bantuan keuangan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagaimana partai politik menghadirkan manfaat nyata melalui pendidikan politik berkualitas. Dengan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap partai akan semakin meningkat,” tegas Plt. Kepala Kesbangpol Sulbar.

Rapat menggarisbawahi beberapa poin penting:

  • Minimal 50 kegiatan pendidikan politik kader partai harus dilaksanakan untuk mendukung nilai poin IDI 2025.

  • Pendidikan politik di tingkat DPC partai dapat menambah nilai poin IDI di Sulbar.

  • Pendidikan politik bertujuan membangun Indeks Demokrasi Indonesia secara berkelanjutan dan meningkatkan poin IDI pada 2025.

  • Partai politik wajib menyusun laporan keuangan bantuan secara akurat dan akuntabel sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

Kegiatan ini didasarkan pada Permendagri Nomor 78 Tahun 2020, yang mengatur tata cara penghitungan, penganggaran, dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dalam APBD.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan evaluasi dan monitoring akan terus berjalan guna memastikan bantuan keuangan benar-benar berdampak meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah ini. (*/Rigo Pramana)

Komentar
Additional JS