Dinas Perkimtan Sulbar Laksanakan Mutual Check Nol untuk Pastikan Pembangunan PSU di Majene
Mamuju, TOKATA.id – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Mutual Check Nol (MC.0) pada pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Kabupaten Majene. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 24-25 September 2025, sebagai upaya memastikan kesesuaian volume dan kualitas pekerjaan sebelum konstruksi dimulai.
MC.0 yang digelar Bidang Permukiman ini menegaskan komitmen Dinas Perkimtan Sulbar dalam menjaga mutu proyek sesuai Misi ke-4 Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni membangun infrastruktur sekaligus melestarikan lingkungan hidup.
Kepala Bidang Permukiman sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Reski Ridwan, melakukan pengecekan bersama penyedia jasa konstruksi untuk memastikan tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan volume pekerjaan yang sudah diatur dalam kontrak.
“Di Kabupaten Majene, kami mengelola 22 paket pekerjaan PSU, terdiri atas 19 paket pembangunan sarana air bersih dan 3 paket drainase. Semuanya menggunakan anggaran APBD tahun 2025,” jelas Reski Ridwan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 26 September 2025.
Pembangunan PSU ini menyasar dua kecamatan, yaitu Pamboang dan Banggae. Di Kecamatan Pamboang, lokasi pengerjaan tersebar di Desa Adolang Dhua, Desa Pamboborong, Desa Tinambung, dan Desa Bonde. Sedangkan di Kecamatan Banggae, fokus pekerjaan di Desa Pamboborang.
Reski juga menginformasikan bahwa seluruh tahapan MC.0 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Perkimtan Sulbar, Maddareski Salatin, yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
“Kadis Perkimtan telah memerintahkan agar kami terus mengingatkan dan mengawasi penyedia jasa supaya kualitas pekerjaan terjaga sehingga masyarakat benar-benar dapat menikmati manfaat PSU yang dibangun. Pak Kadis juga berencana turun langsung ke lapangan untuk memantau progres pembangunan,” tambah Reski.
Langkah MC.0 ini menjadi proses penting sebagai kontrol awal guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan PSU di Kabupaten Majene, sekaligus menghindari potensi persoalan yang bisa mengganggu kelancaran dan kualitas hasil akhir proyek. (*/Rigo Pramana)