Darurat Keamanan Pangan di Program Makan Bergizi Gratis, IMM Sulbar Minta Pemerintah Hentikan Program MBG
Mamuju, TOKATA.id – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Barat mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini menyusul maraknya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di sejumlah wilayah.
Ketua Bidang Kader DPD IMM Sulbar, Muhammad Fadli, menilai program MBG sebenarnya bertujuan mulia, yakni meningkatkan gizi anak bangsa. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan adanya persoalan serius yang mengancam kesehatan siswa dan harus segera ditangani pemerintah.
“Ribuan siswa dari TK hingga SMA menjadi korban keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi. Kejadian ini sangat ironis dan harus segera dievaluasi secara serius,” tegas Fadli lewat konfirmasi telepon, Rabu, (24/09).
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 21 September 2025 mencatat lebih dari 6.400 siswa di berbagai daerah mengalami dugaan keracunan akibat program MBG. Kasus terbaru dilaporkan terjadi di Bandung Barat, Bogor, Tasikmalaya, serta wilayah Sulawesi Barat seperti Polewali Mandar dan Tapalang Mamuju. Gejala yang muncul pada siswa umumnya berupa mual, muntah, pusing, dan diare.
Melihat tingginya kasus yang mengkhawatirkan tersebut, IMM Sulbar menilai aspek keamanan pangan, pengawasan distribusi, dan pengolahan makanan dalam program MBG harus segera diperbaiki demi menjaga kualitas generasi bangsa. IMM Sulbar pun mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah:
Menghentikan sementara program MBG di wilayah terdampak keracunan
Melakukan audit menyeluruh atas sistem pengadaan, distribusi, dan penyajian makanan
Melibatkan lembaga independen untuk memverifikasi standar keamanan pangan
Menjamin transparansi hasil uji laboratorium penyebab keracunan
Fadli menegaskan bahwa kesehatan siswa tidak boleh dikorbankan. “Program yang semestinya menyehatkan jangan hingga menjadi malapetaka bagi anak-anak bangsa,” ujarnya.
DPD IMM mengingatkan bahwa ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi berkaitan langsung dengan masa depan Sulbar dan Indonesia. Mereka berharap pemerintah mengambil langkah cepat, tepat, dan tuntas agar program MBG dapat kembali ke tujuan awal: meningkatkan kesehatan, kualitas pendidikan, dan mempersiapkan generasi emas yang sehat, cerdas, serta berdaya saing.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari Miftahur Rahman Hafid, apoteker sekaligus dosen di Polewali Mandar. Ia menilai keracunan ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah.
“Saya prihatin atas kasus keracunan MBG yang terjadi di masyarakat. Pemerintah harus segera mengevaluasi program ini,” ujarnya.
Menurut Miftahur, keracunan biasanya disebabkan masuknya racun alami dari mikroba, bakteri, maupun kontaminasi bahan berbahaya pada makanan dan minuman. Ia menyarankan pemerintah memastikan produk makanan dan minuman yang digunakan memiliki izin resmi BPOM, memperhatikan tanggal kedaluwarsa, metode penyimpanan yang benar, serta menjaga kebersihan saat pengelolaan dan penyajian. (Rigo Pramana)