Capaian Penimbangan Balita di Lokus Pasti Padu Mamuju Masih Rendah, Sinergi Diperkuat untuk Percepatan Penurunan Stunting
Mamuju, TOKATA.id – Capaian penimbangan balita di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, yang masuk dalam lokus Pasti Padu untuk penanganan stunting di Sulawesi Barat, masih terbukti rendah. Dari 855 balita, hanya sekitar 564 anak (66%) telah ditimbang per Agustus 2025, sementara 291 balita belum mengikuti penimbangan. Hal ini terungkap dalam Lokakarya Mini (Lokmin) bulanan Puskesmas Tampapadang pada Rabu, 10 September 2025.
St. Khadijah Hamid, Pengelola Gizi Puskesmas Tampapadang, mengungkap kendala utama seperti kurangnya dukungan keluarga untuk membawa balita ke Posyandu, jarak posyandu yang jauh, kesibukan orang tua, anak rewel, lupa jadwal, hingga ketakutan terhadap kader posyandu. Selain itu, sebagian balita tidak hadir karena orang tua merantau. Turunnya keterlibatan lintas sektor juga berkontribusi pada rendahnya capaian ini.
Sebagai respons, Puskesmas Tampapadang bersama kader posyandu mengoptimalkan pendekatan dengan mengingatkan langsung ibu balita, menyediakan penimbangan alternatif bagi yang merantau, menjemput balita ke rumah, dan memberikan edukasi agar masyarakat aktif mengikuti kegiatan posyandu.
Pendampingan berkelanjutan ini merupakan bagian dari implementasi program Quick Wins Sulbar Sehat, gagasan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menargetkan percepatan penurunan stunting melalui penguatan layanan kesehatan dasar. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan capaian penimbangan balita di lokus prioritas.
Lokakarya Mini di Puskesmas Tampapadang menjadi forum koordinasi rutin bulanan yang melibatkan pengelola program gizi, KIA, penyakit menular dan tidak menular, serta surveilans, untuk merumuskan perencanaan dan evaluasi program secara terpadu. Dewi Sundari, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Mamuju, menyebut Lokmin sebagai "wadah koordinasi strategis agar intervensi stunting semakin terarah dan tepat sasaran."
Selain fokus di lapangan, dr. Nursyamsi juga menghadiri rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 sebagai dukungan teknis penyusunan kebijakan dan anggaran sektor kesehatan. Ia menegaskan bahwa APBD 2026 harus memberi ruang optimal untuk peningkatan layanan dasar dan transformasi kesehatan yang sejalan dengan visi Sulbar Maju dan Sejahtera.
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen mengawal pelaksanaan indikator Quick Wins melalui monitoring dan evaluasi intensif di setiap Puskesmas lokus. Pendampingan dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan menjadi tulang punggung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Sulbar. (*/Rigo Pramana)