Bapperida Sulbar Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Ekonomi dan Sosial
Mamuju, TOKATA.id - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah tantangan kenaikan harga pangan dan dinamika sosial nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi year-on-year Sulawesi Barat pada Agustus 2025 relatif stabil di angka 3,52%. Namun, Kabupaten Majene tercatat sebagai wilayah dengan inflasi tertinggi di Sulbar, mencapai 3,58%, terutama dipicu oleh naiknya harga beras, bawang merah, dan bawang putih.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida Sulbar, Muhammad Nur Dadjwi, mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, menyampaikan hal ini usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Senin (08/09). Rakor membahas situasi terkini serta strategi optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kehadiran Bapperida Sulbar di forum nasional menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons isu strategis. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti situasi sosial Sulawesi Barat yang dinilai kondusif, dengan hanya enam aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa tercatat sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025, jumlah yang rendah secara nasional. Kondisi ini dianggap hasil komunikasi publik efektif dan respons cepat pemerintah daerah.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyatakan hampir seluruh instruksi Mendagri sudah dijalankan Pemprov Sulbar, kecuali pelaksanaan doa nasional lintas agama. Dalam rangka Maulid Nabi, Sulbar akan mengundang lintas agama untuk doa bersama. Pemprov juga berkomitmen memperkuat pengendalian harga komoditas strategis, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, dan menjaga iklim sosial kondusif demi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan sesuai visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
Sebelumnya pada 1 September 2025 dalam rapat koordinasi online bersama seluruh kepala daerah, Mendagri memberikan 11 arahan strategis, antara lain: melaksanakan rapat Forkopimda, menggalang komunikasi dengan tokoh masyarakat, mengadakan doa kedamaian lintas masyarakat, memperkuat program pro rakyat seperti pasar murah dan bansos, menunda kegiatan seremonial yang boros, menghindari pamer kemewahan, menunda keberangkatan ke luar negeri, serta mengaktivasi siskamling RW/RT untuk menjaga keamanan lingkungan. (*/Rigo Pramana)