Bapperida Sulbar Tegakkan Sinergi Ekologi dan Ekonomi Laut di Seminar Nasional
Mamuju, TOKATA.id - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat aktif berpartisipasi dalam Seminar Nasional bertajuk “Integrasi Ekologi dan Ekonomi: Peran Kesehatan Laut dalam Mewujudkan Ekonomi Biru Berkelanjutan,” yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa, (09/09). Seminar ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pelestarian ekosistem laut dan pengembangan ekonomi kelautan yang inklusif serta berkelanjutan.
Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapperida, Muhammad Nur Dadjwi, bersama perencana ahli muda dan stafnya, sebagai peserta aktif. Muhammad Nur Dadjwi menegaskan pentingnya isu kesehatan laut dalam pembangunan daerah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan ketahanan ekosistem.
“Kesehatan laut bukan sekadar isu ekologis, melainkan fondasi ekonomi daerah. Di Sulawesi Barat, ini berdampak langsung pada keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut,” ujarnya.
Seminar menghadirkan paparan dari berbagai kementerian dan lembaga nasional, antara lain Bappenas, Kemenko, KLHK, Kemendagri, dan KKP. Mereka menyoroti penguatan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI), tata kelola wilayah pesisir, serta integrasi ekonomi biru ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Keikutsertaan Bapperida Sulbar sangat penting karena seluruh materi sejalan dengan visi misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menekankan pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Bapperida Sulbar memegang peran strategis dalam sinkronisasi kebijakan nasional dengan perencanaan daerah. Dengan pendekatan berbasis data dan keberlanjutan, Bapperida berkomitmen mengharmonisasi program pusat agar dapat diadopsi efektif di provinsi. Tugas mereka juga menyusun prioritas pembangunan berbasis potensi kelautan-pesisir, mengkoordinasikan perangkat daerah teknis, dan mengintegrasikan indikator nasional ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menekankan ekonomi biru sebagai pilar pembangunan daerah yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim.
“Kami berkomitmen menjadikan ekonomi biru sebagai pilar pembangunan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan iklim,” tegasnya.
Seminar menghasilkan rekomendasi strategis, meliputi:
Integrasi kebijakan iklim dan kelautan dalam perencanaan pembangunan
Percepatan penguatan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) sebagai alat evaluasi kebijakan
Pembangunan sistem informasi terpadu lintas sektor untuk pemantauan ekosistem laut secara berkala
Penyusunan regulasi turunan dan mekanisme pendanaan untuk mendukung kebijakan kesehatan laut
Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penerapan ekonomi biru
Partisipasi aktif Bapperida Sulbar menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Junda Maulana menutup dengan optimisme,
“Dengan tata kelola yang baik, integrasi kebijakan pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas sektor, Sulawesi Barat siap menjadi contoh provinsi pesisir maju dan tangguh yang menjaga kelestarian laut sebagai warisan bagi masa depan.” tutup Junda. (*/Rigo Pramana)