Bapperida Sulbar Dorong Tata Kelola Pemerintahan Berbasis HAM dan Bisnis Etis
Mamuju, TOKATA.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan kesiapan dan perannya dalam mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), khususnya terkait Aksi Bisnis dan HAM (BHAM).
Komitmen tersebut dibuktikan melalui keikutsertaan dalam Rapat Persiapan Pelaporan Aksi BHAM Daerah Tahun 2025 yang digelar di Aula Oemar Seno Adji, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Senin (22/09).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, I Gde Sandi Gunasti, sebagai tindak lanjut surat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Nomor PDK-HA.02.01.03-14 tanggal 8 September 2025, yang berisi notifikasi lanjutan pelaporan Aksi BHAM Daerah Tahun 2025.
Mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Perencana Ahli Muda Masita Pratiwi Husni menegaskan, Bapperida siap berperan sebagai penghubung koordinasi lintas sektor.
“Bapperida Sulbar berperan strategis dalam mendorong sinergi antara OPD, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain agar implementasi Aksi Bisnis dan HAM dapat berjalan optimal,” ujar Masita.
Rapat membahas mekanisme penyusunan laporan Aksi BHAM, kelengkapan data pendukung, serta tata cara penyampaian laporan melalui aplikasi SAPAHAM Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diakses di https://sapaham.kemenham.go.id/loginsapaham. OPD terkait diwajibkan memastikan ketersediaan data dan menyerahkan laporan paling lambat 28 September 2025.
Agenda ini selaras dengan Misi Kelima Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Rapat juga dihadiri sejumlah OPD strategis seperti Biro Hukum Setda Sulbar, Dinas Tenaga Kerja, Dinas P3AP2KB, Dinas PMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan UKM, serta Dinas Sosial Provinsi Sulbar.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan komitmen lembaganya. “Kami ingin tata kelola pemerintahan Sulbar bukan hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga menempatkan penghormatan serta perlindungan HAM sebagai fondasi utama, termasuk di sektor bisnis,” tegasnya.
Dengan persiapan ini, Bapperida berharap laporan Aksi BHAM Sulbar Tahun 2025 tersusun tepat waktu, lengkap, dan menjadi instrumen kuat untuk mendorong praktik bisnis beretika dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)