Anggaran Daerah Diolah Kembali untuk Perkuat Layanan Dasar dan Sektor Strategis

Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD menggelar rapat kerja, Selasa (09/09), untuk menyelaraskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Ranperda APBD Perubahan 2025 dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rapat yang dihadiri Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir, mewakili kepala, ini menjadi momentum krusial untuk memastikan kebijakan fiskal daerah seirama dengan arah pembangunan yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Anggaran daerah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang sesuai lima misi pemerintah Sulbar," tegas Darwis Damir dalam pembahasan.

Penyesuaian anggaran diarahkan untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar, penguatan sektor strategis, serta penanganan isu prioritas masyarakat. Bapperida, sebagai anggota TAPD, memegang peran kunci memastikan rancangan perubahan APBD berorientasi pada pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan.

Evaluasi Kemendagri mengungkapkan adanya kenaikan aset tetap Pemprov Sulbar sebesar 3,33% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan ini menuntut peninjauan ulang capaian kinerja anggaran dan identifikasi program yang perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang realistis.

"Kami masih membahas hasil evaluasi Kemendagri untuk memastikan penyusunan anggaran perubahan dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel," tambah Darwis pada jeda rapat.

Rapat kerja yang berlangsung produktif itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar, Dr. Suraidah Suhardi, anggota Banggar, serta pimpinan TAPD termasuk Kepala BPKPD dan Kepala Biro Hukum. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan fiskal dan kemampuan keuangan guna mendukung pembangunan Sulawesi Barat yang berkelanjutan. (*/Rigo Pramana)