Abrasi Parah Jaringan Irigasi Paku, Sidang TKPSDA Hasilkan Rekomendasi Penanganan

Mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Arjanto, menyatakan kondisi jaringan tersebut sudah sangat kritis dan membutuhkan penanganan cepat.

“Irigasi D.I. Paku mengalami kerusakan serius akibat abrasi yang terus berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, penanganannya belum optimal karena status kewenangannya berada di luar wilayah instansi lokal Sulawesi Barat,” jelas Arjanto.

Meskipun secara administratif D.I. Paku terletak di Sulbar, wilayah tersebut masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang, sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, bukan Balai Wilayah Sungai Sulawesi V atau Dinas PUPR Sulbar dan Polman.

Dalam sidang, disepakati rekomendasi untuk meningkatkan pemeliharaan serta melanjutkan pembangunan saluran utama D.I. Paku segera oleh Balai Besar WS Pompengan Jeneberang, agar fungsi irigasi dapat dipulihkan.

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan pentingnya mempertahankan jaringan irigasi ini demi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Sulbar.

“Jaringan irigasi D.I. Paku merupakan infrastruktur penting untuk masyarakat Sulbar. Kondisi abrasi yang makin parah harus mendapat perhatian serius agar ketahanan pangan tidak terganggu,” tegas Junda.

Junda berharap rekomendasi sidang ini segera diimplementasikan, sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang menempatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Sidang TKPSDA diikuti sekitar 40 peserta dari unsur pemerintah dan non-pemerintah, termasuk perwakilan Bapperida Sulbar, Bapelitbangda Sulsel, Balai Besar WS Pompengan Jeneberang, Dinas SDA-CK-TR Sulsel, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sulsel, serta organisasi petani dan Lembaga Peduli Lingkungan dari Sulbar dan Sulsel.