SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas Diperkuat untuk Wujudkan Sulbar Bebas Korupsi

Mamuju, TOKATA.id - Inspektur Pembantu Wilayah III Andi Nurlianti Nurdin beserta tim mengikuti rapat koordinasi dan asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) bagi instansi prioritas di Sulawesi Barat. Kegiatan digelar secara daring via Zoom Meeting, Selasa (08/07).  

Kepala Inspektorat Sulbar, Muh Natsir, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) dalam membangun pemerintahan berintegritas untuk kesejahteraan masyarakat.  

"Koordinasi ini bertujuan meningkatkan kualitas SAKIP, mempercepat Reformasi Birokrasi, dan memperkuat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)" tegas Natsir.  

Peserta rapat meliputi tiga kabupaten prioritas, Polewali Mandar, Mamasa, dan Pasangkayu serta perangkat daerah wajib dan tambahan di lingkup Pemprov Sulbar. Kolaborasi antar-pemerintah daerah dinilai krusial untuk memastikan akuntabilitas dan reformasi birokrasi berjalan efektif.  

Andi Nurlianti Nurdin, Inspektur Pembantu Wilayah III, menekankan peran kunci pimpinan daerah dalam kesuksesan program. 

"Keberhasilan reformasi birokrasi bergantung pada konsistensi kepemimpinan, partisipasi aktif seluruh jajaran, dan komitmen perbaikan berkelanjutan. Kami akan mendampingi penuh proses ini," ujarnya.  

Melalui asistensi ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman perangkat daerah dalam penyusunan dokumen kinerja, pelaporan, dan penguatan budaya kerja akuntabel. Forum ini juga menjadi ruang evaluasi kendala teknis dan penyusunan rencana tindak lanjut.  

Inspektorat Sulbar berkomitmen terus memfasilitasi pendampingan guna mencapai target optimalisasi kinerja birokrasi dan Zona Integritas. (*/Fhatur Anjasmara)