Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Antara Pemutakhiran dan Pengaburan Ingatan Kolektif, Catatan dari Ruang Webiner IMM

Sulawesi Barat, TOKATA.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat menggelar webinar nasional menanggapi polemik proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, sebuah program kontroversial Kementerian Kebudayaan di era Prabowo. Kegiatan yang digelar pada Selasa (15/07) ini mengusung tema "Ketika Sejarah Ingin Ditulis Ulang: Mau Dibawa Kemana Ingatan Kolektif Bangsa?"

Atallah Daffa, Sekretaris Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM Sulbar, menegaskan, webinar ini merupakan respons terhadap isu-isu kebangsaan yang memerlukan kepekaan sosial. 

"IMM harus peka terhadap dinamika bangsa, termasuk ketika sejarah hendak diubah dengan tergesa-gesa," tegas Daffa.

Proyek yang digawangi Menteri Kebudayaan Fadly Zon itu menuai pro-kontra di kalangan sejarawan, aktivis, hingga masyarakat sipil. Daffa menilai, istilah pemutakhiran sejarah lebih tepat ketimbang penulisan ulang, yang berpotensi mengaburkan fakta. 

"Ini bukan sekadar mengubah narasi, tapi menyentuh ingatan kolektif bangsa," ujarnya.

Narasumber webinar, Adi Arwan Alimin, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sulawesi Barat, mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian. 

"Sejarah bukan hanya milik penguasa, melainkan seluruh rakyat. Partisipasi publik harus jadi prioritas," tegasnya.

Arinil, salah satu peserta, menyoroti kecurigaan publik. 

"Narasi 'penulisan ulang' justru memantik pertanyaan, Apa yang ingin disembunyikan?"

IMM Sulbar mendesak pemerintah mengedepankan transparansi dan melibatkan berbagai pihak sebelum menargetkan penyelesaian proyek pada 17 Agustus 2025. 

"Jika tidak hati-hati, yang terjadi bukan pemutakhiran, melainkan pemutarbalikan fakta," pungkas Daffa. (*/Rigo Pramana)