Di Balik Kunjungan Wamen Silmy Karim ke Sulbar, Masalah Lapas dan Imigrasi yang Butuh Perhatian Khusus
Mamuju, TOKATA.id – Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S. Mengga mengkritik keras ketimpangan fasilitas dan maraknya penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam silaturahmi dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Hotel Maleo Mamuju, Rabu (02/07) malam.
"Lapas harus menjadi tempat pembinaan, bukan sarana diskriminasi atau bahkan pusat peredaran narkoba," tegas Salim.
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas laporan masuknya narkoba ke dalam penjara serta ketidakadilan fasilitas antara narapidana kaya dan miskin.
Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan anggota DPR RI, Salim mencontohkan ketimpangan di Lapas Cipinang.
"Yang miskin menderita, sementara yang punya uang bisa dapat fasilitas khusus. Sistem seperti ini merusak tujuan pemasyarakatan," ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Wamen Silmy Karim mengakui kompleksnya masalah imigrasi dan pemasyarakatan. Ia menyebut pemisahan direktorat jenderal dari Kemenkumham sebagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto.
"Masalah Lapas dan imigrasi selama ini tenggelam di bawah payung Kemenkumham yang terlalu luas. Dengan pemisahan ini, fokus penanganan bisa lebih intensif," jelas Silmy.
Namun, ia tidak merinci langkah konkret mengatasi penyalahgunaan narkoba atau ketimpangan fasilitas di Lapas.
Kunjungan Silmy ke Sulbar disebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari evaluasi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pemerintah berencana meningkatkan status Kantor Imigrasi Mamuju menjadi Kelas I, membangun kantor imigrasi baru, dan memperluas UPT pemasyarakatan.
"Kami butuh dukungan Pemprov untuk transformasi layanan," tandas Silmy.
Namun, skeptisisme muncul mengingat selama ini pembenahan Lapas kerap hanya wacana.
Salim menekankan, perubahan hanya mungkin jika ada kesadaran kolektif.
"Ini tentang masa depan bangsa. Lapas harus menjadi tempat memanusiakan manusia, bukan memperparah dekadensi," tegasnya.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama, meski publik masih menunggu bukti nyata di tengah carut-marut sistem pemasyarakatan Indonesia. (*/Rigo Pramana)