BPKPD Sulbar-BKAD Polman Koordinasi Penghapusan Aset Kendaraan, Upaya Menertibkan Administrasi atau Sekadar Formalitas ?

Mamuju, TOKATA.id – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat menerima kunjungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Jumat (4/7). Pertemuan ini mengusung agenda krusial: penghapusan data kendaraan dinas yang telah dilelang dan penghentian pajak untuk kendaraan rusak berat.

Rombongan BKAD Polman dipimpin oleh perwakilan Bidang Aset, sementara BPKPD Sulbar diwakili Kasubid Perencanaan Pendapatan Haeruddin, Ahli Kebijakan Pendapatan Daerah (AKPD) Arya Syafruddin, serta staf teknis. Haeruddin menegaskan, koordinasi ini penting untuk menjaga tertib administrasi aset dan optimalisasi keuangan daerah.

Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar, Faika Kadriana Ishak, menyatakan komitmennya dalam memperkuat sistem digitalisasi aset. 

“Kami memastikan penghapusan dan penghentian pajak kendaraan didasarkan pada data akurat,” tegasnya.

Namun, pertanyaan kritis muncul: sejauh mana verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan tidak ada celah manipulasi data.

Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menyebut langkah ini sebagai bagian dari reformasi pengelolaan aset daerah. 

“Ini wujud komitmen pemerintahan Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Salim S. Mengga dalam tata kelola yang akuntabel,” ujarnya.

Namun, publik patut mempertanyakan, apakah koordinasi semacam ini akan berujung pada perbaikan nyata, atau hanya sekadar memenuhi kewajiban laporan keuangan.

Pertemuan ini diharapkan mampu memperbaiki akurasi data aset kendaraan dinas, sekaligus menguji komitmen pemerintah daerah dalam transparansi pengelolaan keuangan. Jika tidak disertai pengawasan ketat, upaya ini bisa jadi hanya ritual birokrasi tanpa dampak signifikan. (*/Rigo Pramana)