Sosial Media
Home Advertorial Ekonomi Sulbar

Bangun Drainase di Wonomulyo, Pemprov Sulbar Klaim Solusi Banjir, Tapi Warga Wonomulyo Masih Waspada

1 min read

 


Mamuju, TOKATA.id Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berencana membangun saluran drainase baru dan merehabilitasi yang rusak di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Langkah ini diambil untuk mengatasi banjir yang kerap melanda permukiman padat penduduk tersebut saat musim hujan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulbar, Maddareski, menegaskan bahwa proyek ini merupakan implementasi visi-misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) dalam mewujudkan masyarakat Sulbar yang maju dan sejahtera.

“Kami hadir untuk memberikan solusi kepada warga yang sering terdampak banjir dengan membangun drainase baru dan memperbaiki yang sudah rusak,” ujar Maddareski usai Hearing Dialog dengan warga dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Camat Wonomulyo, Senin (30/06).

Maddareski mengakui, proyek ini tidak mudah. Lingkungan Ujung Baru merupakan kawasan permukiman padat dengan panjang drainase yang akan dibangun mencapai sekitar 3 kilometer. Dampak sosial dan teknis diperkirakan muncul, seperti pembongkaran plat dekker, pagar rumah warga, serta risiko kerusakan instalasi PDAM dan jaringan listrik.

“Karena itu, dialog dengan masyarakat dan koordinasi antarinstansi sangat penting,” tegasnya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD Sulbar, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar, Dinas Perkimtan Polman, Dinas PUPR Polman, Direktur PDAM Polman, serta perwakilan kontraktor pelaksana. Kolaborasi ini diharapkan dapat meminimalisir kendala selama pengerjaan.

Warga setempat menyambut baik rencana ini. Mereka mengapresiasi langkah Pemprov Sulbar melalui Dinas Perkimtan yang memberikan solusi konkret terhadap persoalan banjir.

Maddareski menargetkan pembangunan dapat dimulai paling lambat awal Agustus 2025 dan selesai pada Oktober 2025.

“Dinas Perkimtan berkomitmen membangun infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat lebih baik, sehat, dan nyaman,” pungkasnya.

Proyek ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan dampak sosial di tengah keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk. (*/Rigo Pramana)

Additional JS