Dinkes Sulbar Klaim SPBE Minim Korupsi, Tapi Seberapa Transparan Implementasinya ?
Mamuju, TOKATA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mempercepat transformasi digital sektor kesehatan melalui Coaching Pemenuhan Evidence Based untuk 30 indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar pada Rabu, (26/06) ini, menjadi langkah strategis menuju birokrasi digital yang efisien dan berbasis data.
Bertempat di Aula Dinkes Sulbar, pelatihan ini melibatkan tim pendamping dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfopers) Sulbar sebagai pemandu implementasi SPBE. Transformasi digital dinilai krusial mengingat tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan kebutuhan akuntabilitas pemerintahan.
Kepala Dinkes Sulbar, Asran Masdy, menegaskan, digitalisasi sektor kesehatan bukan lagi sekadar inisiatif, melainkan keharusan.
“Era manual harus segera kita tinggalkan. SPBE adalah tulang punggung layanan kesehatan yang responsif, terintegrasi, dan minim korupsi,” tegas Asran.
Ia menambahkan, komitmen ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM), yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar berkualitas.
“Kami tak ingin sekadar memenuhi indikator, tapi benar-benar mentransformasi layanan,” imbuhnya.
Dalam coaching tersebut, dibedah 30 indikator penilaian SPBE, mulai dari kebijakan internal, infrastruktur TI, hingga keamanan data. Dinkes bersama tim kerja SPBE secara aktif mendiskusikan strategi pemenuhan indikator, termasuk pembenahan bukti dukung untuk meraih nilai optimal dalam evaluasi mendatang.
Hadir sebagai pendamping, Muhammad Fahurraziq dan Darna Basmin dari Tim SPBE Sulbar, yang memastikan seluruh bukti implementasi terdokumentasi secara valid.
“Setiap dokumen harus merefleksikan praktik nyata, bukan sekadar pelengkap administrasi," tegas Fahurraziq.
Dengan langkah ini, Dinkes Sulbar berambisi mempercepat digitalisasi layanan kesehatan, sejalan dengan agenda nasional pemerintahan digital. Tantangan ke depan adalah memastikan integrasi sistem dan peningkatan kapasitas SDM agar transformasi tak sekadar wacana, tapi benar-benar terasa di tingkat masyarakat. (*/Rigo Pramana)