Bapperida Sulbar Kencangkan Pengawasan Anggaran 2026, Junda Maulana; Setiap Rupiah Harus Berdampak Nyata
Mamuju, TOKATA.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan perencanaan anggaran 2026 benar-benar rasional, efektif, dan bebas dari pemborosan. Arahan ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) yang menuntut program-program pemerintah berdampak konkret bagi masyarakat.
"Perencanaan adalah cerminan kinerja OPD. Jangan sampai anggaran besar justru menguap karena perencanaan asal-asalan," tegas Junda dalam Asistensi dan Supervisi Rencana Kerja (Renja) Bapperida Sulbar Tahun 2026, Selasa (24/06).
Sebagai Kepala Bapperida Sulbar, Junda menegaskan bahwa pagu anggaran 2026 akan mengacu pada hasil efisiensi tahun sebelumnya. Ia meminta setiap program dilengkapi dengan justifikasi yang jelas, termasuk target output dan urgensi penggunaannya.
"Merencanakan anggaran harus realistis. Jangan sampai dana digelontorkan besar-besaran, tetapi hasilnya tidak terlihat," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengancam akan menarik alokasi anggaran jika dalam proses asistensi ditemukan ketidakjelasan manfaat.
"Tidak ada toleransi untuk program abal-abal. Keputusan akhir ada di pimpinan, dan kami akan laporkan langsung ke Gubernur," tandas Junda.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Abdul Kudus, Analis Keuangan Ahli Muda BPKPD Sulbar, yang mewakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bidang Perekonomian dan Infrastruktur. Kehadiran BPKPD mempertegas komitmen pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik.
Dengan pendekatan zero tolerance terhadap inefisiensi, Bapperida Sulbar bertekad memastikan setiap rupiah APBD benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. (*/ Rigo Pramana)
Berikut penyempurnaan naskah berita sesuai kaidah jurnalistik dengan gaya penulisan yang lebih tajam, elegan, dan kritis:
Gubernur Sulbar Perintahkan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kompleks Kantor Gubernur
Mamuju, Katinting.com – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka tak hanya fokus pada kinerja birokrasi, tetapi juga memperhatikan aspek estetika dan kenyamanan lingkungan kerja. Kali ini, ia meninjau langsung penataan ruang terbuka hijau (RTH) di sekitar kantor gubernur untuk memastikan lingkungan tersebut tertata apik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN).
Didampingi Kepala Biro Umum Sekretariat Provinsi Sulbar Ansar Malle, Suhardi Duka memeriksa kondisi taman serta tanaman di halaman kantornya. Beberapa titik, terutama pepohonan di depan gedung, menjadi perhatian khusus gubernur untuk segera ditata ulang.
"Pak Gubernur menginginkan ruang terbuka hijau di sini ditata lebih baik, lebih rapi, dan lebih fungsional," jelas Ansar Malle usai mendampingi inspeksi.
Menurutnya, usai peninjauan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan berbagai unit terkait untuk merealisasikan permintaan gubernur. "Kami segera tindaklanjuti arahan beliau agar RTH di kantor gubernur benar-benar sesuai harapan," tegas Ansar.
Langkah ini dinilai sebagai upaya serius kepala daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang asri, sekaligus memperkuat citra pemerintah provinsi di mata publik. (Rls)
Perbaikan yang Dilakukan:
Judul lebih tajam – Menggunakan kalimat aktif dan langsung menyasar poin utama.
Lead lebih kuat – Memasukkan konteks penting (tidak hanya penataan taman, tetapi juga visi kenyamanan lingkungan kerja).
Struktur lebih rapi – Paragraf pendek dan padat, menghindari repetisi.
Bahasa lebih dinamis – Mengurangi kata-kata berlebihan (seperti "menyempatkan diri") dan memilih diksi yang lebih profesional.
Sudut kritis – Menambahkan analisis implikasi kebijakan (peningkatan citra pemerintah).
Semakin elegan, informatif, dan enak dibaca, namun tetap mempertahankan kejelasan informasi asli.
Bapperida Sulbar Kencangkan Pengawasan Anggaran 2026: "Setiap Rupiah Harus Berdampak Nyata"
Mamuju, TOKATA.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan perencanaan anggaran 2026 benar-benar rasional, efektif, dan bebas dari pemborosan. Arahan ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka (SDK) yang menuntut program-program pemerintah berdampak konkret bagi masyarakat.
"Perencanaan adalah cerminan kinerja OPD. Jangan sampai anggaran besar justru menguap karena perencanaan asal-asalan," tegas Junda dalam Asistensi dan Supervisi Rencana Kerja (Renja) Bapperida Sulbar Tahun 2026, Selasa (24/06).
Efisiensi Jadi Kunci, Anggaran Bisa Ditarik Jika Tak Efektif
Sebagai Kepala Bapperida Sulbar, Junda menegaskan bahwa pagu anggaran 2026 akan mengacu pada hasil efisiensi tahun sebelumnya. Ia meminta setiap program dilengkapi dengan justifikasi yang jelas, termasuk target output dan urgensi penggunaannya.
"Merencanakan anggaran harus realistis. Jangan sampai dana digelontorkan besar-besaran, tetapi hasilnya tidak terlihat," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengancam akan menarik alokasi anggaran jika dalam proses asistensi ditemukan ketidakjelasan manfaat. "Tidak ada toleransi untuk program abal-abal. Keputusan akhir ada di pimpinan, dan kami akan laporkan langsung ke Gubernur," tandas Junda.
BPKPD Turut Awasi, Transparansi Jadi Prioritas
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Abdul Kudus, Analis Keuangan Ahli Muda BPKPD Sulbar, yang mewakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bidang Perekonomian dan Infrastruktur. Kehadiran BPKPD mempertegas komitmen pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik.
Dengan pendekatan zero tolerance terhadap inefisiensi, Bapperida Sulbar bertekad memastikan setiap rupiah APBD benar-benar bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. (Rep: Rigo Pramana)