Respon Aksi Tolak Tambang, Gubernur Sampaikan Harus Lewat Jalur Hukum, SDK; Silahkan ajukan gugatan PTUN
Mamuju, TOKATA.ID - Aliansi masyarakat Sulbar tolak tambang, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat, dengan isu mendesak Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), mencabut izin tambang pasir di wilayah mereka, Senin (05/05).
Olehnya, menjawab keresahan masyarakat terafiliasi dalam aiansi masyarakat Sulbar tolak tambang, dari sejumlah wilayah, seperti Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, Larian di Pasankayu, maupun di Desa Beru-beru Kabupaten Mamuju, Gubernur Sulbar Suhardi Duka, memberikan respon pada desakan mencabut izin tambang pasir.
Menurutnya, untuk mencabut izin tambang harus melalui proses dengan aturan yang ada.
Dirinya, memahami betul apa menjadi keresahan masyarakat saat ini terkait aktivitas tambang.
"Izin ada sebelum saya jadi Gubernur. Tapi pasti kita evaluasi bagaimana cara supaya tidak ada salah paham," kata SDK, Senin 5 Mei 2025.
Selain itu, dirinya menyampaikan bahwa izin itu bukan dari Pemprov Sulbar, malainkan dari pemerintah pusat.
"Saya bukan kasi izin terus saya mau disuruh cabut izin nya ada aturannya semua saya juga tidak mau melanggar hukum. Jadi mari kita taat hukum kalau itu perusahaan melanggar pasti kita tegur kalau perlu minta cabut izin," ungkapnya.
Selain itu, SDK memberikan solusi kepada masyarakat yang menolak tambang dengan membawa ke ranah hukum.
"Jadi solusi terbaik untuk Gubernur cabut izin adalah masyarakat ajukan ke TUN, peradilan tata usaha negara (PTUN) karena yang bisa batalkan keputusan pejabat pemerintah adalah TUN bila ada yang gugat. Bila putusan PTUN memerintahkan saya untuk mencabut, maka saya cabut," ujarnya.
Sebelumnya, massa aksi melakukan demonstrasi di Pemprov Sulbar, mereka menuntut agar izin perusahaan tambang dicabut.
Beberapa perwakilan Pemprov Sulbar menemui massa aksi.
Namun, saat ini Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Sulbar Mayjen (Purn) Salim S Mengga berada di Jakarta menemui beberapa menteri.
Termasuk, ikut serta Bupati maupun wakil Bupati Se-Sulbar. (*/Rigo Pramana)