DPRD Mamuju Tengah Apresiasi Konsistensi Pemkab Raih 10 Kali WTP dari BPK, Nirmalasari Aras: Transparansi Keuangan Daerah Jadi Fondasi Layanan Publik yang Berkualitas
Mamuju Tengah, TOKATA.id – Sejak resmi berdiri sebagai daerah otonom baru di Bumi Malaqbi, Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah terus membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel. Kini, untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, kabupaten yang dijuluki Bumi Lalla Tassisara ini meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat.
Menyikapi pencapaian tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju Tengah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Ketua DPRD Mamuju Tengah, Hj. Nirmalasri Aras, dalam keterangan persnya, Rabu (28/05), menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar pengakuan formal, melainkan bukti nyata tata kelola keuangan yang transparan dan berintegritas.
"Predikat WTP yang telah diraih sepuluh kali berturut-turut ini adalah cerminan kolaborasi positif antara eksekutif dan legislatif. Ini membuktikan bahwa pengelolaan anggaran di Mamuju Tengah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Nirmalasri dengan penuh kebanggaan.
Politisi yang karib disapa Bunda itu menambahkan, penghargaan ini harus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan perencanaan anggaran.
"Kami berharap, konsistensi ini tidak berhenti di angka sepuluh, tetapi menjadi tradisi baik yang berkelanjutan. Dampaknya harus dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari infrastruktur yang memadai hingga pelayanan publik yang efisien," tegasnya.
Tak lupa, ia juga menyampaikan penghargaan kepada BPK atas pendampingan dan evaluasi yang objektif.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ini menjadi pelecut semangat kami untuk terus menjaga kredibilitas dan bahkan menargetkan pencapaian yang lebih tinggi di masa depan," tuturnya.
Pencapaian Pemkab Mamuju Tengah ini menjadi penanda bahwa konsistensi dalam tata kelola keuangan daerah bukanlah hal mustahil, asalkan dibarengi komitmen kuat dan sinergi antarstakeholder. Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar bermuara pada kemakmuran rakyat. (Rigo Pramana)