Pemprov Sulbar Pastikan Pembangunan Sektor Pertanian ke Depan Berbasis Data BPS

Mamuju, Sektor pertanian menjadi andalan pembangunan di Sulawesi Barat. Untuk mengoptimalkan potensi ini, Pemprov Sulbar menekankan perlunya penguatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dalam rapat kerja daerah Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024, Sekretaris Provinsi (Sekprov) menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar membutuhkan data komprehensif untuk perencanaan kebijakan dan instrumen pembangunan pertanian.

Kegiatan yang diadakan di Maleo Hotel pada Selasa (22/10) ini dihadiri oleh Kepala BPS RI periode 2016-2021, Dr. Suharyanto, dan Wakil DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi. Idris, Sekprov, menegaskan pentingnya hasil sensus pertanian yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah. 

"Kita ingin hasil sensus pertanian menjadi landasan yang kuat untuk RPJPD dan RPJMD kita," ujarnya. Ia berharap data sensus yang komprehensif dapat digunakan sebagai rujukan untuk merencanakan intervensi pembangunan di sektor pertanian.

Idris menambahkan, kemajuan suatu daerah bergantung pada perencanaan yang presisi. Ia juga membahas upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 44,80 persen masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. "Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai dasar kebijakan dan pelaksanaan di tingkat kabupaten," katanya.

Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri, menjelaskan bahwa kegiatan ini berlangsung di seluruh Indonesia, termasuk berbagi informasi dengan dinas terkait. "Setelah merilis hasil survei ekonomi pertanian, kami berharap informasi ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan," ungkapnya.

Ia berharap rakor ini menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan di Sulbar. "Kami juga mengundang BPS kabupaten se-Sulbar untuk memastikan kualitas data dapat kami kawal dengan baik. Data akan dirilis pada bulan Desember 2024, karena survei sudah selesai," tandasnya. (Supran)