Sinergi DKPPKB–Polda Sulbar: Menyatukan Data dan Jaringan untuk Memutus Rantai TBC
Mamuju, TOKATA.id — Di tengah upaya mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mengintensifkan sinergi lintas sektor untuk mempercepat eliminasi Tuberkulosis (TBC). Kolaborasi strategis dengan Polda Sulawesi Barat, penguatan perencanaan bidang primer, serta penguatan jaringan pelayanan kesehatan menjadi benang merah dari rangkaian kegiatan yang berlangsung Kamis, 2 Juli 2026.
Pertemuan koordinasi di Aula Andi Depu, kantor DKPPKB Sulbar, mempertemukan Kepala DKPPKB Sulbar dr. Nursyamsi Rahim, Sekretaris dr. Marintani Erna Dochri, Direktur Binmas Polda Sulbar Kombes Pol Prasetya Sejati, Kabid Dokkes lama Kombes Pol. dr. Effri Susanto, Kabid Dokkes baru dr. Elvis Jefferson, jajaran Direktorat Binmas, tim teknis DKPPKB, dan pengelola Program Tuberkulosis Provinsi. Forum ini merupakan bagian implementasi Gerakan Aktif Masyarakat dan Tenaga Kesehatan Terpadu Atasi Tuberkulosis (GARATTA TBC).
Data semester pertama 2026 menunjukkan tantangan besar: estimasi kasus TBC di Sulawesi Barat mencapai 5.504 orang, namun hingga Juni baru 1.675 kasus ditemukan. Estimasi kontak erat sebanyak 7.249 orang, tetapi baru 365 orang yang menerima Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT). Angka-angka ini menegaskan kebutuhan percepatan penemuan kasus, investigasi kontak, dan peningkatan cakupan TPT.
dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa upaya eliminasi TBC tak bisa bergantung pada tenaga kesehatan semata. “Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk kepolisian yang memiliki jaringan hingga tingkat desa melalui Bhabinkamtibmas,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa kerja sama dengan Polda Sulbar diharapkan mempercepat penemuan kasus, investigasi kontak, dan memastikan masyarakat berisiko memperoleh TPT. DKPPKB dan Polda juga sepakat memperkuat sistem monitoring berbasis data melalui mekanisme pelaporan harian, bulanan, dan dashboard pemantauan bersama—satu data untuk satu arah koordinasi.
Dalam forum, Kombes Pol Prasetya Sejati menekankan perlunya pola kerja sama yang operasional dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian serta kendala, khususnya di wilayah dengan indikator rendah. Ia mengusulkan agar analisis dan evaluasi (ANEV) penanganan TBC menjadi agenda strategis yang dipimpin Gubernur, sehingga seluruh perangkat daerah terikat komitmen yang sama.
Polda Sulbar juga mendorong orientasi dan pelatihan bagi Bhabinkamtibmas mengenai deteksi dini TBC, investigasi kontak, dan pendampingan masyarakat. Dukungan itu akan dilengkapi buku saku, dashboard berbasis wilayah kerja Bhabinkamtibmas, serta sistem penghargaan untuk personel dan tenaga kesehatan berprestasi. dr. Elvis Jefferson menambahkan pentingnya peran rumah sakit, karena banyak pasien TBC pertama kali teridentifikasi di fasilitas rujukan; oleh karena itu rumah sakit harus terintegrasi dalam jejaring penanganan TBC agar pasien segera ditindaklanjuti hingga tuntas.
Momentum kolaborasi ini berbarengan dengan acara pisah sambut Kabid Dokkes Polda Sulbar di Waterpark d’Maleo Hotel, Mamuju, yang memberi penghargaan kepada Kombes Pol. dr. Effri Susanto atas dedikasinya dan menyambut dr. Elvis Jefferson sebagai pengganti. Selama masa kepemimpinan dr. Effri, kerjasama DKPPKB–Polda telah memperkuat implementasi GARATTA TBC, khususnya melalui peran Bhabinkamtibmas dalam penemuan kasus, investigasi kontak, edukasi, dan pendampingan pemberian TPT.
Di sisi perencanaan internal, Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas (Kesprimkom) DKPPKB Sulbar menggelar pendalaman dan penyusunan rencana kegiatan TA 2027 di ruang kerja bidang. Dipimpin Kepala Bidang Putry Anindy, pertemuan itu menitikberatkan perencanaan berbasis data yang menjawab kebutuhan lapangan, efektivitas anggaran, dan indikator kinerja. Prioritas yang dibahas meliputi penguatan pelayanan kesehatan primer, promosi kesehatan, pengembangan Posyandu, layanan bagi kelompok rentan, pengendalian TBC lewat GARATTA TBC, cakupan Cek Kesehatan Gratis, serta peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan.
Tim teknis DKPPKB juga menegaskan perlunya validasi data antara Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dan kondisi lapangan, serta koordinasi lebih intensif antara puskesmas, dinas kesehatan kabupaten, Bhabinkamtibmas, dan jajaran Polres di enam kabupaten. Tujuannya agar seluruh capaian tercatat akurat dan implementasi kerja sama berjalan optimal.
Dengan penguatan sinergi data, pelatihan, jejaring rumah sakit, dan keterlibatan aparat keamanan hingga tingkat desa, DKPPKB Sulbar dan Polda Sulbar optimistis mempercepat penemuan kasus, memperluas cakupan TPT, dan menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat kepada masyarakat—langkah-langkah nyata untuk memutus rantai penularan TBC dan mewujudkan Sulawesi Barat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. (*/Rigo Pramana)
