Bamus DPRD Sulbar, Perencanaan yang Realistis untuk Pembangunan Daerah
.jpeg)
Mamuju, TOKATA.id — DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyusun rencana kerja DPRD. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 2 Juni 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Munandar Wijaya dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota Badan Musyawarah, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hadir pula Sekretaris DPRD Arianto; Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sahrin Salatung; Kepala Bagian Umum dan Keuangan Radi Murti; serta staf Sekretariat DPRD.
Tujuan rapat adalah menyusun dan menetapkan agenda kerja DPRD untuk periode mendatang agar fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terlaksana secara terencana, terukur, dan efektif.
Dalam arahannya, Munandar menegaskan bahwa rencana kerja merupakan instrumen penting untuk menjaga kesinambungan tugas kedewanan dan memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. “Melalui rapat Badan Musyawarah ini, kita berupaya menyusun agenda kerja yang realistis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Perencanaan yang baik akan mendukung optimalisasi fungsi DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sulawesi Barat,” ujarnya.
Sekretaris DPRD, Arianto, memastikan Sekretariat siap memberikan dukungan administratif dan fasilitasi agar semua agenda yang disepakati dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
Rapat membahas sejumlah agenda strategis yang akan menjadi prioritas, termasuk jadwal rapat alat kelengkapan dewan, kegiatan pengawasan, pembahasan rancangan peraturan daerah, dan agenda kelembagaan lainnya.
Langkah ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar berkualitas. Dengan perencanaan kerja yang sistematis dan terkoordinasi, DPRD Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*/Rigo Pramana)
