ASN Sulbar Digedor Transformasi, Dari SPBE ke Pemerintahan yang Berorientasi Manfaat
 |
| Kepala Dinas KominfoSS Sulbar Muh Ridwan Djafar (dok Ist) |
Mamuju, TOKATA.id — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Pemprov Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menjadi narasumber pada Sharing Session "ASN Berdaya" yang digelar secara virtual oleh BKPSDM Pemprov Sulbar, Kamis, 25 Juni 2026. Kegiatan mengangkat tema "Membangun ASN Sulbar yang Adaptif di Era Kerja Fleksibel dan Pemerintahan Digital" dan dibuka oleh Kepala BKPSDM Sulbar, Herdin Ismail.
Ridwan membawakan materi berjudul "Membangun Sulbar di Era Pemerintahan Digital" sebagai bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur Suhardi Duka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia membuka paparan dengan peta transformasi digital Sulawesi Barat dan posisi Indonesia saat ini.
Berdasarkan Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) 2025, Sulawesi Barat memperoleh skor 44,38 (klasifikasi C atau cukup), menempati peringkat 34 dari 38 provinsi, namun naik 0,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Ridwan menyebut peningkatan itu ditopang oleh pilar pemerintahan dan masyarakat, tetapi masih diperlukan penguatan pada jaringan, infrastruktur, dan dunia usaha agar percepatan transformasi digital berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Sulbar 2025 tercatat 43,52, naik 1,87 poin dari 41,65 pada tahun sebelumnya, sehingga Sulbar berada di peringkat 24 dari 38 provinsi. "Angka ini mencerminkan kenaikan literasi dan pemanfaatan teknologi di masyarakat Sulbar, tetapi ruang perbaikan masih luas," kata Ridwan.
Ridwan juga mengutip survei APJII 2026, yang menunjukkan 235,26 juta penduduk Indonesia—atau sekitar 81,72 persen dari total 287,88 juta jiwa—terhubung ke internet. Dari sisi durasi, mayoritas mengakses internet 4–6 jam per hari (43,4 persen), diikuti 1–3 jam (33,6 persen) dan 7–10 jam (14,5 persen).
Mengenai arah pembangunan digital nasional, Ridwan memaparkan Rencana Induk Pemerintahan Digital Nasional 2025–2045 sebagai peta jalan jangka panjang. Ia menekankan perubahan paradigma: dari sekadar digitalisasi prosedur dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital (PEMDI) yang menilai manfaat dan dampak bagi masyarakat. Dalam konsep PEMDI, fokus bergeser ke pembangunan ekosistem digital terintegrasi melalui tata kelola, arsitektur digital, manajemen layanan, dan koordinasi lintas sektor; evaluasi pun harus mengukur kepuasan pengguna, bukan hanya kematangan TI.
Di lingkungan Pemprov Sulbar, implementasi awal PEMDI meliputi penyusunan rencana aksi pemerintahan digital, pengisian arsitektur pemerintahan digital, manajemen layanan digital, peningkatan kompetensi ASN, penguatan keamanan siber, serta pengembangan aplikasi dan infrastruktur. Ridwan mengakui sebagian besar agenda masih dalam tahap persiapan dan penguatan, meski beberapa program—khususnya aplikasi dan integrasi layanan—telah mulai diuji coba pada layanan tertentu.
Untuk mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, Ridwan menekankan perlunya transformasi sumber daya manusia. Delapan langkah utama yang ia ajukan: transformasi pola kerja ASN menuju fleksibilitas dan orientasi hasil; peningkatan kompetensi digital; implementasi pemerintahan digital; penguatan tata kelola berbasis data; pengembangan budaya inovasi; peningkatan keamanan digital; penguatan kepemimpinan digital; dan peningkatan kualitas layanan publik digital.
"ASN Sulbar harus adaptif terhadap perubahan teknologi, memiliki literasi digital yang kuat, serta mampu memanfaatkan data untuk menghadirkan layanan cepat, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat," tutup Ridwan.
(*/Rigo Pramana)
