Sulbar Digital, Membangun Pelayanan Terpadu dari Desa hingga Provinsi
Mamuju, TOKATA.id — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar, menjadi salah satu peserta Best HC Awards 2026 melalui sesi presentasi virtual, Selasa (19/5/2026).
Di hadapan barisan juri pakar, Ridwan memaparkan perjalanan dan lompatan transformasi digital Sulbar. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar membangun ekosistem pelayanan publik terintegrasi meski menghadapi keterbatasan geografis dan sumber daya.
Juri acara terdiri dari: Raden Wijaya Kusumawardhana ST MMIB (Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika), dr. Eng Hary Budiarto, M.Kom.IPM. (Kemenkominfo), Budiawan Anggrahitono IR, MM-BA.T (Managing Partner KAM School Indonesia), dan Riani Rachmawati, S.E., M.A., PhD (Konsultan Senior Lembaga Manajemen Universitas Indonesia).
Ridwan membuka pemaparan dengan gambaran kondisi riil Sulbar — provinsi ke-33 yang baru berusia 22 tahun — dan langkah bertahap yang diambil untuk mengejar ketertinggalan. Visi “Sulbar Digital” yang diusung Gubernur Suhardi Duka menjadi payung kebijakan: menyatukan layanan pemerintah dan masyarakat dalam satu platform.
“Harapan pak gubernur adalah menyatukan layanan dalam satu platform bersama yang disebut Sulbar Digital, termasuk layanan pemerintahan dan masyarakat,” ujar Ridwan.
Transformasi dimulai dari penguatan regulasi sebagai pondasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), disusul pembangunan infrastruktur jaringan antar-gedung yang menghubungkan enam kabupaten. Namun, Ridwan menekankan, infrastruktur tanpa kesiapan SDM takkan berarti. Di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Junda Maulana, dibentuk tim yang mengawal jaringan, aplikasi, multimedia, serta pendamping SPBE di setiap OPD; pendamping tersebut diwajibkan bersertifikasi.
Strategi transformasi fokus pada tiga lini: restrukturisasi organisasi lintas sektor, peningkatan kompetensi SDM (upskilling), dan penempatan digitalisasi sebagai arsitektur organisasi. Di tingkat desa, integrasi data diprioritaskan untuk mendukung potensi ekonomi hijau dan biru — pertanian, perkebunan, dan kelautan — sekaligus merapatkan upaya mengurangi kesenjangan akses internet yang masih tersisa.
“Kami masih memiliki 12 persen wilayah blankspot,” kata Ridwan.
Di sisi keberhasilan, Pemprov Sulbar sudah melakukan pengukuran kompetensi digital terhadap 12.000 personel dengan hasil kategori “Baik”. Kolaborasi dengan Kemenkominfo menghasilkan pembinaan 504 ASN melalui Government Transformation Academy, pelatihan mikro, dan program Digital Leadership Academy (DLA) bagi pejabat provinsi dan kabupaten. Seluruh materi dan hasil pelatihan kini tersimpan di repositori publik untuk akses bersama. Dampaknya mulai tercermin pada peningkatan Indeks SPBE daerah.
Ridwan menutup presentasi dengan menegaskan bahwa manusia — bukan teknologi semata — adalah kunci transformasi. Koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah kabupaten diarahkan untuk memperkuat kesiapan SDM di lapangan.
“Kami terus menekankan pembangunan SDM. Anggaran besar tidak akan banyak berpengaruh jika SDM tidak siap. Human capital adalah kunci optimalisasi pelayanan publik,” tutupnya. (*/Rigo Pramana)
