Koordinasi Pelaporan Daerah, BPKAD Sulbar Samakan Persepsi Transformasi ASN
Mamuju, TOKATA.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, diwakili Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharuddin, menghadiri rapat koordinasi tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Pemerintah Daerah. Rapat digelar di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan ini membahas kewajiban pelaporan hierarkis: dari bupati ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, hingga gubernur ke Mendagri. Syaharuddin menjelaskan, rapat bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman perangkat daerah agar pelaporan berjalan tertib.
“Secara teknis, fokus pada tata cara penyusunan laporan—mulai pengumpulan data, verifikasi, hingga integrasi kinerja dan keuangan daerah. Ditekankan pula ketepatan waktu serta pemanfaatan sistem informasi untuk akurasi dan akuntabilitas,” ungkapnya.
Dari lokasi terpisah, Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra menegaskan komitmen seluruh perangkat daerah. “Transformasi budaya kerja ASN harus diiringi peningkatan tata kelola pelaporan. Ini bukan sekadar administratif, melainkan pondasi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah,” tegasnya.
Menurut Chandra, langkah ini selaras dengan visi Gubernur Suhardi Duka membangun pemerintahan baik, akuntabel, dan pelayanan dasar berkualitas. Sebagai leading sector, BPKAD berperan strategis memastikan pelaporan patuh regulasi.
Rapat ini diharapkan memicu sinergi perangkat daerah Sulawesi Barat, sehingga pelaporan tepat waktu, transparan, dan akuntabel—seperti denyut nadi birokrasi yang sehat. (*/Rigo Pramana)
