BPKAD Sulbar Kawal Verifikasi Proposal Bantuan Partai Politik

Mamuju, TOKATA.id – Di tengah tuntutan tata kelola yang semakin ketat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat turut mengawal rapat verifikasi proposal bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2026. Bertindak sebagai wakil, Plt. Kasubid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I, Muhammad Apriady, hadir dalam pertemuan Selasa (21/4/2026) di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat ini bagian dari program kerja Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol, sekaligus tindak lanjut Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 118 Tahun 2026 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi. Langkah ini selaras dengan misi Gubernur Suhardi Duka: memperkuat pemerintahan yang baik, akuntabel, dan pelayanan dasar berkualitas.

Muhammad Apriady menekankan proses verifikasi yang cermat bagai pengawas teliti, mencakup pemeriksaan dokumen, kesesuaian program kerja partai, serta validasi data pendukung. "Secara teknis, kami cocokkan dengan regulasi agar penyaluran bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," ungkapnya.

Keterlibatan BPKAD, lanjutnya, krusial untuk menjaga standar penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan. Sementara itu, Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra dari lokasi terpisah menegaskan: "Verifikasi ini tahap krusial menjamin akuntabilitas. Kami komitmen kawal agar sesuai ketentuan dan dukung tata kelola keuangan daerah yang prima."

Kegiatan ini diharapkan memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan penuh. (*/Rigo Pramana)