Menuju Birokrasi Andal, Biro Organisasi Sulbar Validasi Dokumen Penilaian Kelembagaan
Mamuju, TOKATA.id – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Verifikasi dan Validasi Dokumen Penilaian Kematangan Perangkat Daerah serta Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Tahun 2026 di Ruang Rapat Biro Organisasi, Senin, 3 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih efektif dan adaptif.
Agenda ini dipimpin Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan penilaian merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah.
"Merujuk pada Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2026, kapabilitas kelembagaan adalah kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan mandatnya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi," ujar Nur Rahmah.
Ia menegaskan, kelembagaan yang kuat bertumpu pada lima pilar utama, yakni tepat fungsi, tepat proses bisnis, tepat ukuran organisasi, tepat sumber daya manusia (SDM), serta tepat tata kelola. Kelima aspek tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya organisasi pemerintahan yang responsif, profesional, dan berdaya saing.
"Melalui penilaian kematangan dan kapabilitas kelembagaan ini, kita berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, mendongkrak efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat akselerasi reformasi birokrasi di Sulbar," tambahnya.
Kegiatan ini diikuti pejabat dan staf dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan data dukung penilaian. Melalui proses verifikasi dan validasi tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyajikan data yang akurat dan komprehensif sebagai pijakan membangun tata kelola pemerintahan yang semakin kokoh, efektif, dan akuntabel. (*/Rigo Pramana)
