Dari Laut untuk Kesejahteraan, Sulbar Perkuat Pengawalan Program Strategis Kelautan
Mamuju, TOKATA.id — Laut bukan sekadar hamparan biru yang membentang di ufuk Sulawesi Barat. Di dalamnya tersimpan ruang masa depan bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaan potensi kelautan dan perikanan membutuhkan sinergi lintas sektor agar setiap program strategis berjalan efektif, tepat sasaran, dan berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Semangat itulah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawalan Kegiatan Strategis Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Barat yang dihadiri Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (7/8/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Manakarra, Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Jalan Soekarno Hatta, Mamuju. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendukung visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka melalui penguatan sektor-sektor unggulan daerah.
Kelautan dan perikanan dipandang sebagai salah satu sektor strategis yang memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian masyarakat. Upaya tersebut sekaligus sejalan dengan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Rapat dipimpin Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudy, didampingi Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Sulbar, Akhmad Budhisusetyo. Turut hadir Kepala DKP Sulbar Safaruddin, S.DM, bersama sejumlah pejabat administrator lingkup DKP Sulbar.
Dalam suasana yang berlangsung akrab dan konstruktif, pertemuan membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat, sekaligus memastikan program prioritas pemerintah pusat di daerah dapat berjalan optimal.
Kanwil DJPb Sulbar dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan negara melalui keberlanjutan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen itu diwujudkan melalui penguatan integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, pencegahan korupsi, serta dukungan terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi.
Salah satu agenda penting yang dibahas ialah pengawalan program strategis pemerintah pusat di sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat nelayan melalui dukungan kapal penangkapan ikan, fasilitas cold storage, serta berbagai sarana pendukung lainnya untuk memperkuat perekonomian kawasan pesisir.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, menegaskan bahwa pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus bertumpu pada perencanaan yang matang, berbasis data, sekaligus memiliki daya tarik bagi investasi.
“Potensi laut Sulawesi Barat sangat besar dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, kita harus terus memperkuat program strategis, membangun kolaborasi, serta menghadirkan data dan dokumentasi yang mampu menunjukkan potensi daerah kepada pemerintah pusat maupun investor,” ujar Safaruddin.
Menurut dia, DKP Sulbar terus mendorong sejumlah program prioritas, di antaranya pengembangan kegiatan minirush atau minivlog bidang perikanan budidaya di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Mamasa dan daerah lainnya yang memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya.
Di sektor lainnya, DKP Sulbar mendorong pengembangan kawasan industri perikanan yang tersentralisasi di Pelabuhan Perikanan Palipi, Kabupaten Majene. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan penguatan sektor perikanan tangkap melalui pengadaan kapal penangkap ikan serta pembangunan kantor layanan terpadu di Kepulauan Balabalakang sebagai kawasan konservasi laut Sulawesi Barat.
Rapat juga menempatkan konsep ekonomi biru (blue economy) sebagai salah satu pijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2027. Pendekatan tersebut menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara produktif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat pesisir.
Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Syakran Rudy, menilai penguatan dokumentasi dan publikasi menjadi bagian penting dalam memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas sekaligus membuka ruang kepercayaan bagi calon investor.
“Dokumentasi sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik dan investor, misalnya melalui dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan di suatu wilayah. Selain itu, data, publikasi, dan dokumentasi menjadi hal penting untuk menarik minat investor,” ungkap Syakran.
Ia juga menekankan perlunya pembaruan pola penyusunan dokumen perencanaan dan proposal agar lebih komunikatif, menarik, serta mampu memperoleh perhatian pemerintah pusat.
“Sudah saatnya kita mengubah pola dan desain proposal agar lebih menarik di tingkat pusat. Potensi pengelolaan wilayah laut menjadi salah satu peluang besar bagi Sulawesi Barat dalam meningkatkan perekonomian daerah,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Kanwil DJPb Sulbar menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap program strategis DKP Sulbar. Pertemuan serupa akan terus didorong sebagai bagian dari ikhtiar bersama mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Sebab, laut Sulawesi Barat bukan hanya bentang alam yang diwariskan, melainkan ruang kehidupan yang harus dikelola dengan pengetahuan, investasi, dan keberanian berkolaborasi. Di sanalah ekonomi biru menemukan maknanya: memanen potensi tanpa menghabiskan sumber daya, menumbuhkan ekonomi tanpa meninggalkan ekosistem, dan memastikan kekayaan laut benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (*/Rigo Pramana)
