Dinas ESDM Sulbar Dorong Jaringan Listrik Andal untuk Karampuang

Mamuju, TOKATA.id - Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Farid Asyhadi, mengikuti secara daring Konsultasi Publik 1 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Pesisir Barat Pulau Karampuang. Forum yang membahas konsep struktur ruang dan pola ruang itu digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Mamuju, Rabu, 29 Juli 2026.

WP RDTR Pesisir Barat Pulau Karampuang mencakup empat desa dan kelurahan, yakni Desa Karampuang, Kelurahan Rangas, Desa Sumare, dan Desa Tapandullu. Kawasan ini merupakan wilayah perdesaan dengan potensi ekonomi utama pada sektor pariwisata, perkebunan, dan perikanan budidaya. Penyusunan RDTR dimaksudkan untuk mengakomodasi pengembangan kegiatan ekonomi, produksi, pemasaran, serta pelestarian budaya berbasis potensi lokal dan penyediaan lahan permukiman.

Dalam pemaparannya, Farid menyampaikan kondisi aktual ketenagalistrikan di Pulau Karampuang yang dinilainya masih memerlukan perhatian serius. Saat ini, kebutuhan listrik di Desa Karampuang ditopang oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal yang tersebar di empat titik dengan kapasitas total 0,5 MW. PLTS tersebut dikelola PT Karampuang Multi Daya (KMD) selaku pemegang Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) di pulau itu, dengan daya layanan sekitar 850 kepala keluarga atau 4.000 jiwa yang tersebar di 11 dusun.

“Konsumsi listrik masyarakat terus meningkat setiap tahun, sementara kapasitas pelayanan masih tetap. Saat ini masyarakat mengeluhkan listrik yang hanya menyala 4-5 jam dalam sehari. Sementara kebutuhan masyarakat, perkembangan industri lokal, serta dukungan terhadap pembangunan wisata dan penginapan diperkirakan mencapai 800 kW hingga 1 MW,” ujar Farid.

Berbeda dengan kondisi di Desa Karampuang, kelistrikan di Desa Sumare, Desa Tapandullu, dan Kelurahan Rangas bersumber dari jaringan PLN dengan kapasitas yang dinilai masih mencukupi kebutuhan.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan agar rencana pembangunan jaringan listrik PLN ke Pulau Karampuang dapat segera direalisasikan. Rencana itu didasarkan pada studi kelayakan atau feasibility study yang telah disusun pada 2021 melalui kerja sama dengan Universitas Hasanuddin, dengan kajian pembangunan tiga tiang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV sepanjang 1.150 meter.

“Pembangunan jaringan listrik ini sangat krusial. Kami berharap dalam dokumen RDTR ini, rencana pembangunan jaringan listrik tersebut dapat diakomodasi dan dimasukkan sebagai bagian dari rencana struktur ruang dan pola ruang,” tegas Farid.

Ia menambahkan, sejumlah rencana pengembangan energi yang diusulkan untuk WP Pesisir Barat Pulau Karampuang meliputi infrastruktur pembangkitan dan transmisi utama, berupa pengembangan kapasitas PLTS Karampuang melalui penambahan daya pada empat unit PLTS. Selain itu, terdapat rencana alokasi penyediaan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga sekitar 2.513,16 kWh dan sarana umum sekitar 1.005,26 kWh. Adapun rencana jaringan distribusi dan gardu listrik mencakup pembangunan 14 unit gardu distribusi, Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang sekitar 14,34 kilometer, serta Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sepanjang sekitar 25,38 kilometer.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menegaskan pihaknya terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal di Pulau Karampuang. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran listrik yang ada saat ini.

“Ketersediaan energi listrik yang andal adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami di Dinas ESDM Sulbar fokus menangani persoalan kelistrikan di Karampuang. Melalui forum RDTR ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh rencana pengembangan, baik penambahan kapasitas PLTS maupun pembangunan jaringan dari PLN, benar-benar terintegrasi dalam tata ruang sehingga implementasinya di lapangan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar Bujaeramy.

Bujaeramy berharap pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM segera melakukan evaluasi terhadap penyaluran listrik di Pulau Karampuang. Ia juga mengakui bahwa keterbatasan fiskal Provinsi Sulawesi Barat menjadi kendala besar dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang andal secara mandiri, sehingga dukungan pemerintah pusat sangat diharapkan agar kebutuhan listrik masyarakat di pulau tersebut dapat terpenuhi.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami meminta kepada pemerintah pusat untuk bersama-sama melakukan evaluasi penyaluran listrik di Pulau Karampuang. Perlu ada kajian komprehensif mengenai sistem kelistrikan di sini, mulai dari aspek teknis, kelembagaan, hingga pendanaan, agar solusi yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Apalagi kami menyadari kondisi fiskal Pemprov Sulbar yang minim, sehingga dukungan dari pemerintah pusat melalui program-program strategis nasional sangat kami harapkan untuk mewujudkan jaringan listrik yang andal di kawasan ini,” pungkasnya.

Langkah ini sejalan dengan “Panca Daya” Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Dinas ESDM Sulbar pun akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju, pihak PLN, serta pengelola PLTS setempat agar penyediaan listrik yang andal di Pulau Karampuang dapat segera terwujud. (*/Rigo Pramana)