Dari Desa Menuju Terang, Program LHM dan BPBL Jadi Ikhtiar Pemerataan Energi di Sulbar
Mamuju, TOKATA.id — Di balik nyala lampu yang menerangi rumah-rumah, tersimpan cerita tentang harapan, kesempatan, dan kehidupan yang lebih layak. Bagi sebagian masyarakat, listrik bukan sekadar energi, melainkan pintu menuju pendidikan, produktivitas, serta peningkatan kesejahteraan.
Semangat itulah yang mengemuka dalam Dialog Interaktif “Halo Sulbar” yang digelar Radio Republik Indonesia (RRI) Mamuju, Kamis, 30 Juli 2026. Mengangkat tema “Bantuan Listrik Gratis, Siapa yang Berhak Menerima?”, dialog tersebut menghadirkan Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Qamaruddin Kamil, bersama perwakilan PT PLN (Persero) UP3 Mamuju, yakni Andry Karunia Rupang selaku Team Leader Sales Retail dan Indah Adelia Nur Syahbani selaku Team Leader Pelayanan Pelanggan ULP Manakarra. Dialog dipandu oleh host Dwita Ardiyana.
Program yang disiarkan melalui jaringan teresterial RRI Mamuju pada frekuensi 96.0 MHz, 100.2 MHz, dan 97.6 MHz itu menjadi ruang edukasi publik mengenai mekanisme serta sasaran penerima bantuan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu di Sulawesi Barat.
LHM dan BPBL, Jalan Menuju Keadilan Energi
Dalam dialog tersebut, Qamaruddin Kamil menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan bantuan listrik gratis melalui dua skema utama, yakni Program Listrik Hemat dan Murah (LHM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian ESDM.
Kedua program tersebut diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau masyarakat kurang mampu yang belum memiliki sambungan listrik maupun meteran PLN secara mandiri.
“Dinas ESDM Sulbar mendorong agar kepala desa dan lurah mengusulkan warganya yang belum memiliki meteran listrik PLN sendiri untuk didaftarkan sebagai calon penerima manfaat,” ujar Qamaruddin Kamil.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan menjadi kunci agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak luput dari pendataan. Dari total 648 desa yang tersebar di Sulawesi Barat, baru sekitar 200 desa yang telah mengusulkan warga penerima bantuan listrik gratis.
Angka tersebut menunjukkan masih terbuka ruang besar bagi desa-desa lainnya untuk bergerak aktif menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan listrik secara layak.
Komitmen Menghapus Gelap, Menghadirkan Terang
Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Bujaeramy Hassan, menegaskan bahwa program bantuan listrik gratis merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses energi bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, listrik yang merata dan terjangkau bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga fondasi penting dalam mendorong perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung penuh agenda pengentasan kemiskinan melalui penyediaan akses listrik yang handal. Berdasarkan data yang telah dihimpun, terdapat sekitar 18.000 rumah tangga sasaran yang menjadi prioritas penerima manfaat program ini,” ujar Bujaeramy dalam kesempatan sebelumnya.
Program tersebut selaras dengan Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menempatkan pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu arah utama pembangunan daerah.
Melalui program LHM dan BPBL, pemerintah berupaya menghadirkan keadilan energi hingga ke pelosok daerah, memastikan cahaya listrik tidak hanya menjadi kemewahan bagi sebagian masyarakat, tetapi menjadi hak yang dapat dirasakan seluruh warga.
Dinas ESDM Sulbar berkomitmen mengawal proses pendataan hingga penyaluran bantuan agar berjalan tepat sasaran. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan kelurahan, serta PT PLN sebagai mitra teknis terus diperkuat demi memastikan setiap sambungan listrik yang terpasang membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. (*/Rigo Pramana)
