Membangun Data, Menata Negeri: Sulbar Perkuat Satu Data untuk RKPD 2027

Mamuju, TOKATA.id — Bapperida Provinsi Sulawesi Barat memperkuat pengelolaan data sektoral sebagai fondasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Koordinasi itu berlangsung Selasa, 19 Mei 2026, di Ruang RPJMD Kantor Bapperida, dan dirangkaikan dengan Forum Satu Data Sulawesi Barat yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Provinsi.

Forum tersebut difungsikan sebagai ruang konsolidasi untuk membangun sistem data pembangunan yang terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Suhardi Duka untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan sejahtera melalui kebijakan berbasis data akurat dan terukur.

Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., menegaskan seluruh proses perencanaan harus berbasis data valid dan terstandar. Ia mengingatkan bahwa dokumen RPJMD dan RPJPD bergantung pada indikator yang bersumber dari BPS, kementerian/lembaga, dan OPD.

"Semuanya sudah diarahkan dari pusat: perencanaan berbasis kuantitatif. Tidak ada lagi asumsi tanpa data," kata Amujib. Ia menambahkan, keseragaman format data antar kabupaten/kota penting agar integrasi di tingkat provinsi berjalan efektif. "Kami membutuhkan format yang sama; jika berbeda-beda, konsolidasi menjadi sulit."

Amujib juga menekankan bahwa hanya data yang tervalidasi yang layak dipakai untuk perencanaan dan penganggaran. Data tidak jelas akan menurunkan kualitas perencanaan, ujarnya.

Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani, S.Si., M.Si., mengatakan kualitas kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan data lengkap dan konsisten. Ia mengakui masih banyak indikator pembangunan yang menggunakan pendekatan proksi karena keterbatasan data sektoral.

"Sumber terbaik adalah registrasi yang terbarui; bila registrasi belum kuat, sensus menjadi basis awal," jelas Suri. Ia juga menyerukan penguatan data hingga level desa. "Idenya memang dari desa. Jika desa kuat, data kita juga kuat."

BPS menyoroti pula pentingnya pemahaman data kemiskinan berbasis desil sehingga intervensi program lebih tepat sasaran sesuai sumber pendanaan.

DiskominfoSS mendorong integrasi sistem informasi daerah agar data dapat digunakan lintas kebutuhan — untuk SIPD, Satu Data Sulawesi Barat, dan Satu Data Indonesia — dengan penyelarasan metadata dan indikator sebagai kunci.

Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman untuk mengarahkan penguatan Satu Data Sulawesi Barat pada integrasi sistem, keseragaman standar data, penguatan peran OPD, serta peningkatan validasi oleh wali data dan BPS. Diharapkan, ekosistem data yang lebih akurat dan konsisten akan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang presisi dan akuntabel. (*/Rigo Pramana)